KETIK, MAKASSAR – Sebagai bentuk kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan khususnya laut, sejak 2023 lalu Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah melaksanakan kegiatan under water clean up yang melibatkan 50 penyelam untuk membersihkan kawasan pesisir pantai dan laut di sekitar Pulau Baranglompo.
Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman menjelaskan, wilayah pesisir dan laut sangat potensil memicu pertumbuhan ekonomi.
Sulawesi Selatan dan hampir seluruh kawasan timur Indonesia memiliki luas atau panjang kawasan pantai yang jauh lebih besar dibanding di kawasan barat. Bahkan potensi laut di kawasan timur Indonesia ini sangat luar biasa.
"Kami telah melaksanakan beberapa kegiatan di tahun 2023. Salah satunya under water clean up yang melibatkan 50 penyelam dan berhasil mengangkat satu ton sampah plastik," jelas Jufri di Puncak Apresiasi Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut 2024, di Anjungan Pantai Losari, Makassar, Kamis 29 Agustus 2024.
Jufri menambahkan, masih banyaknya sampah plastik di pesisir tentu dapat mengancam kelestarian keragaman hayati di laut. Oleh sebab itu, perlu kesadaran dan upaya dari banyak pihak untuk ikut menjaga kelestarian laut.
Selain faktor manusia, faktor alam juga harus diperhatikan, seperti abrasi dan meningkatkan muka air laut semakin menambah parah kerusakan yang terjadi.
"Tentu yang terjadi abrasi dan peningkatan tinggi permukaan air laut. Tentu itulah, maka kita harus lakukan langkah-langkah strategis di lapangan guna mengantisipasi akibat yang lebih fatal lagi," tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sakti Wahyu Trenggono berharap agar program-program pro lingkungan seperti yang dilakukan Pemprov Sulsel bisa lebih masif lagi.
Mengingat sebagai negara maritim, Indonesia memiliki lautan luas yang berpotensi untuk mendongkrak perekonomian masyarakat. Menjaga kelestarian laut menjadi hal penting yang harus diprioritaskan.
"Mudah-mudahan ke depan akan terus lebih massif lagi dan tentu tidak bisa sendirian, keterlibatan pemerintah daerah juga menjadi sangat penting," tuturnya.
Edukasi kepada para nelayan dan masyarakat pesisir juga harus semakin dikuatkan, agar mereka membawa kembali kantong plastik yang digunakan untuk melaut. Perlu pengawasan ketat, tidak hanya dari pemerintah pusat, pemerintah daerah harus bisa memberikan pemahaman.
"Ketika mereka melaut maka harus dipastikan kantong-kantong plastik sebagai pembungkus logistik kembalinya harus sama," pungkasnya.(*)
