KETIK, BLITAR – Kontestasi Pilkada 2024 kian dekat, peta politik di Kabupaten Blitar belum tampak jelas sepenuhnya. Terkait rekomendasi pasangan cabup-cawabup juga belum konkret. Hal ini disampaikan mantan Wakil Bupati Blitar, sekaligus Wakil Ketua DPW PAN Jatim, Rahmat Santoso, Minggu (4/8/2024).
Lebih spesifik terkait arah partainya, Rahmat sebagai kader dan juga pengurus di Partai PAN mengaku tegak lurus terhadap segala keputusan ketua umumnya. Termasuk tegak lurus terhadap Pilbup Blitar.
"Mengenai langkah PAN ke depannya, saya tegak lurus pada ketua umum, apapun keputusannya jika rekom itu turun kepada siapapun maka saya harus menghormati itu," ujar Rahmat.
Namun, lanjut Rahmat, dirinya sempat mengkritisi sikap DPD PAN Kabupaten Blitar yang lebih memilih mengusung calon wakil bupati daripada calon bupati.
"Jika saya disuruh kampanye pun saya siap turun, namun saya kritisi sikap DPD PAN Kabupaten Blitar seharusnya percaya diri mengusung calon bupati," tegasnya.
Menurut sosok yang akrab disapa Makde Rahmat ini, PAN di Kabupaten Blitar telah mendapat lima kursi. Selain itu PAN juga tergabung di dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) yangmana seharusnya hal itu merupakan sebuah modal besar yang dimiliki partai.
"Karena PAN itu di Kabupaten Blitar punya lima kursi, itu modal PAN. Selain itu PAN juga termasuk anggota KIM. Maka jika ketua umum memberikan perintah untuk mencalonkan, saya tidak mau untuk menjadi wakil bupati, harus Bupati lah," kata Makde Rahmat.
Ketika disinggung mengenai rekom dari PAN, Rahmat mengaku belum mengetahui terkait hal tersebut. "Oh kalau itu saya belum tahu, karena rekom itu turun dari DPP ke DPW baru turun ke DPD," ungkapnya.
Makde Rahmat juga yakin, nantinya KIM yang beranggotakan di dalamnya ada PAN, akan mengusung bupati untuk pilkada Kabupaten Blitar, bukan hanya sebagai wakil saja.
"KIM itu di pusat masih sangat solid, dan saya sempat bertemu dengan Pak Hasyim bahwa apa yang di pusat akan diterapkan di bawah," tutur Makde Rahmat. (*)
