KETIK, SURABAYA – Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jatim mencatat ada 8.394 orang pekerja dari sektor industri terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) selama tahun 2024 lalu.
Sedangkan, Kabupaten Nganjuk menjadi wilayah dengan jumlah PHK tertinggi, mencapai 1.851 orang. Diikuti Kabupaten Pasuruan dengan 1.338 orang, dan Kabupaten Gresik di posisi ketiga dengan 1.206 orang.
"Kasus PHK ini terjadi di berbagai sektor, seperti perdagangan, jasa dan investasi, keuangan, pertambangan, hingga pendidikan," kata Kepala Disnakertrans Jatim, Sigit Priyanto, Senin, 13 Januari 2025.
"Namun, sektor aneka industri dan industri kimia mencatat angka PHK paling dominan, yakni mencapai 6.001 orang," sambungnya.
Sedangkan, sebanyak 1.421 orang menjadi korban PHK dari sektor perdagangan, jasa, dan investasi menempati posisi kedua.
"Di daerah seperti Nganjuk, Pasuruan, dan Gresik, sektor industri dan kimia mendominasi PHK. Contohnya, di Nganjuk saja ada 1.796 orang yang kehilangan pekerjaan dari sektor ini," ucap Sigit.
Tidak hanya itu, sebanyak 79 pegawai tercatat dirumahkan oleh perusahaan. Kabupaten Banyuwangi menjadi wilayah dengan angka tertinggi, yaitu 73 orang, diikuti Kota Kediri (5 orang) dan Kabupaten Tuban (1 orang).
Meski angka PHK terbilang tinggi, Disnakertrans Jatim berupaya aktif memberikan solusi bagi korban yang kehilangan pekerjaan.
"Kami melatih para korban PHK sesuai kemampuan mereka dan jenis pekerjaan yang sebelumnya mereka tekuni," ujar Sigit.
Selain pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK), Disnakertrans juga menggandeng BPJS Ketenagakerjaan melalui program kehilangan kerja untuk membantu para korban bangkit kembali. Kegiatan seperti job fair juga rutin digelar untuk mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan.
"Ini adalah bagian dari tanggung jawab kami untuk memastikan para korban PHK tetap memiliki harapan. Tidak hanya pelatihan, kami juga menjalin kerja sama dengan perusahaan agar mereka bisa terserap kembali di dunia kerja," tegas Sigit.
Dengan berbagai program yang dirancang, Disnakertrans Jatim berharap dapat menekan angka pengangguran dan memberikan solusi konkret bagi para pekerja yang terdampak PHK.
"Tahun 2025 menjadi momen penting untuk memulihkan sektor ketenagakerjaan di Jawa Timur, demi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik," pungkasnya. (*)
