KETIK, BANDUNG – Bupati Bandung Dadang Supriatna me-launching aplikasi Whistle Blowing System (WBS) dan Simprodas (Sistem Informasi Pengawasan Probity Bedas), di Grand Sunshine Soreang, Kamis 8 Mei 2025.
Kedua aplikasi ini merupakan inovasi dari Inspektorat Kabupaten Bandung dalam menjalankan fungsinya mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, serta mengawasi pengelolaan sumber daya daerah dan BUMD.
"Aplikasi WBS dan Simprodas ini untuk melindungi kepentingan publik, meningkatkan tanpasrasi dan mengurangi risiko pelanggaran aturan," jelas Bupati Bandung.
Bupati menambahkan, aplikasi ini juga berfungsi sebagai pengawasan dan tindakan preventif, memberikan edukasi dan pendampingan kepada 270 desa di Kabupaten Bandung.
"Dalam aplikasi ini juga tersedia aplikasi lapor dan identitas pelapor akan dilindungi oleh Inspektorat," imbuh Bupati Dadang Supriatna yang akrab disapa Kang DS ini.
Kang DS berharap dengan diimplementasikannya kedua aplikasi inovasi ini manfaatnya akan lebih dirasakan oleh masyara terutama dalam hal transparansi anggaran.
"Bahwa angaran apapun dari pemda ke desa masing-masing agar disampaikan secara terbuka, transparan termasuk dalam penggunaan anggarannya," ujar Kang DS.
Kedua aplikasi ini juga didukung dengan pendampingan dari auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat dalam pengelolaan keuangan dan aset desa. Mulai dari perencanaan, penatausahaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban,
"Melalui aplikasi WBS ini jangan sampai desa melakukan kesalahan atau pelanggaran. Apabila yang kurang tidak jelas dalam pengggunaan kedua aplikasi ini, para kepala desa bisa berkonsultasi dengan auditor APIP sebagai Tim Consulting desa," kata Kang DS.
Inspektur Kabupaten Bandung, Marlan Nirsyamsu menjelaskan, Aplikasi Simprodas digunakan untuk pengawasan proyek-proyek strategis Pemerintah Daerah (Pemda) dengan fokus pada integritas, kebenaran, dan kejujuran.
Marlan menyebut aplikasi Simprodas dengan platform web ini bertujuan memastikan pengadaan dan pelaksanaan proyek-proyek Pemda berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Aplikasi ini memungkinkan setiap perangkat daerah melaporkan secara real time perkembangan proyek pembangunan fisik, mulai dari perencanaan hingga serah terima.
"Aplikasi ini mendukung Pak Bupati dalam memantau proyek secara langsung," ujar Marlan. Aplikasi Simprodas ditekankan pada paket proyek strategis Kabupaten Bandung sesuai dengan rencana pembangunan daerah dan rencana tata ruang daerah.
Aplikasi Simprodas juga bertujuan meminimalkan potensi permasalahan hukum serta tercapainya prinsip value for money dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Untuk itu pihaknya berharap kepada seluruh jajaran segera mensosialisasikan Peraturan Bupati tentang Whistleblowing System di lingkungan kerjanya.
Sedangkan launching Program Cinta Desa adalah program Cinta Desa setiap tahun Inspektorat Daerah melaksanakan audit pengelolaan keuangan desa sebanyak 100 hingga 156 desa dari total 270 desa.
Menurut Marlan, banyak permasalahan di desa menjadi atensi pimpinan yaitu Bupati Bandung. Dengan berlatarbelakang beberapa desa yang bermasalah dengan APH (Aparat Penegak Hukum).
"Maka Inspektorat Daerah berinovasi membentuk Tim Consulting Desa yaitu 1 auditor mendampingi minimal 3 desa dalam pengelolaan keuangan dan aset desa mulai dari perencanaan, penatausahaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban," terangnya.
Marlan berharap dengan adanya pendampingan consulting ini mengurangi risiko penyelewengan dana desa serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan pelayanan publik di desa.
Launching dihadiri secara luring 400 orang terdiri dari kepala perangkat daeah, para camat. sekcam para direksi RSUD . para kepala desa dan secara daring 1.350 orang.(*)
