Bahas RKPD 2025, Ekonomi Inklusi dan Infrastruktur Jadi Isu Prioritas Kota Malang

Jurnalis: Lutfia Indah
Editor: M. Rifat

25 Januari 2024 16:10 25 Jan 2024 16:10

Thumbnail Bahas RKPD 2025, Ekonomi Inklusi dan Infrastruktur Jadi Isu Prioritas Kota Malang Watermark Ketik
Jajaran perangkat daerah Pemkot Malang pada kegiatan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2025 (25/1/2024). (Foto: Lutfia/Ketik.co.id)

KETIK, MALANG – Pemerintah Kota Malang menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2025. Dalam pembahasan tersebut terdapat empat isu strategis, dua di antaranya ialah ekonomi inklusif dan infrastruktur.

Pj Wali Kota Malang Wahyu Hidaya menjelaskan RPKD 2025 masih berhubungan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Malang yang dirancang untuk tahun 2024-2026.

"Dari empat isu strategis, salah satunya terkait dengan infrastruktur dan ekonomi inklusif. Nanti kita melihat 2024 ini menjadi satu prioritas kita bersama dengan DPRD Kota Malang. Kan ada kebutuhan dan keinginan dari masyarakat, itu rata-rata terkait dua isu strategis tersebut," ujar Wahyu pada Kamis (25/1/2024).

Menurutnya ekonomi inklusif akan berseiringan dengan berkembangnya ekosistem ekonomi kreatif di Kota Malang. Masih banyak pekerjaan yang perlu diselesaikan oleh Pemkot Malang salah satunya persoalan pengangguran.

"Di tahun 2025 besok program ekonomi kreatif kita adalah ekonomi kreatif dunia. Nah harapannya ekonomi kreatif itu bisa sejalan dalam RKPD kita," jelasnya.

Wahyu juga menyinggung perihal pembangunan prioritas Kota Malang di tahun 2025. Nantinya Pemkot Malang masih memposisikan pengentasan banjir dan penyelesaian kemacetan sebagai prioritas yang harus segera diatasi.

"Prioritas pembangunan infrastruktur 2025 berkaitan dengan banjir, kemacetan. Ada beberapa hal yang belum kita selesaikan saat ini terkait dengan pasar, dan lainnya. Kita tidak bisa selesaikan di tahun 2024 nanti, dan akan kita selesaikan di tahun 2025," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang Dwi Rahayu menjelaskan terdapat beberapa persoalan yang tidak masuk dalam RKPD 2025 namun harus segera ditindaklanjuti.

"Akan terlalu lama jika menunggu 2025, misalnya digitalisasi pendidikan, mencegah supaya bullying ke anak tidak terjadi. Nanti segera kami tindaklanjuti dengan perangkat daerah terkait," jelasnya. (*)

Tags:

RKPD 2025 Kota Malang Isu Prioritas Kota Malang INFRASTRUKTUR Ekonomi Inklusif