KETIK, BANDUNG – Ketua DPRD Kabupaten Bandung Renie Rahayu Fauzi mendukung dan mengapresiasi Program Perempuan Kawal JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) yang berperan sangat penting dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan, khususnya bagi warga miskin.
Untuk itu Renie mendukung adanya penambahan kader JKN ini yang semula hanya 7 orang untuk menangani warga miskin se-Kabupaten Bandung menjadi 31 kader. Ketujuh orang kader yang ada itu pun, kata Renie, atas hasil kolaborasi AKATIGA Pusat Analisis Sosial dan Fatayat Nahdatul Ulama, didukung oleh Program The Global Partnership for Social Accountability (GPSA) dari Bank Dunia.
"Kami sangat berharap para kader JKN ini ada di tiap kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung. Artinya, ada 31 kader untuk 31 kecamatan, dengan memberdayakan kader Fatayat NU Kabupaten Bandung, karena dari pusatnya pun demikian," ungkap Renie saat monitoring Program Perempuan Kawal JKN, di Gedung SLRT Soreang, Kamis (23/1/2025).
Dengan demikian, imbuh Renie, permasalahan terkait dengan kesehatan yang ada di Kabupaten Bandung khususnya masyarakat miskin, bisa benar-benar tertangani dengan baik, seperti urusan pendataan masyarakat miskin maupun pelayanan kesehatannya.
"Kami juga akan terus mengupayakan supaya para kader JKN ini mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten Bandung, mengingat peranannya yang sangat strategis dalam membantu pemerintah di bidang pelayanan kesehatan. Selama ini kan hanya di-support oleh Program GPSA dari Bank Dunia.," ucap pimpinan DPRD Fraksi PKB ini.
Program Perempuan Kawal JKN merupakan program kolaborasi multipihak yang menjalankan pendampingan kepada masyarakat miskin, agar bisa mendapatkan layanan kesehatan sesuai yang dijanjikan oleh JKN.
Program Perempuan Kawal JKN ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Program dilaksanakan atas kolaborasi AKATIGA Pusat Analisis Sosial dan Fatayat NU, didukung oleh Program The Global Partnership for Social Accountability (GPSA) dari Bank Dunia.
Pembelajaran dari proses pendampingan rutin didiskusikan dengan stakeholder terkait di pusat dan daerah, yaitu pelaksana JKN, penyedia layanan kesehatan, dan pemerintah, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan baik di tingkat tapak maupun di ranah kebijakan.
BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan menyambut baik kegiatan ini, begitu juga dengan mayoritas stakeholder di daerah karena bisa meningkatkan pelayanan fasilitas kesehatan, membantu daerah mencapai UHC (Universal Health Coverage), dan membantu masyarakat miskin mendapat layanan kesehatan.(*)
