Jumat lalu (17/11/2023) mantan senior saya di Jawa Pos Surabaya bertanya ke saya lewat whatsApp. Dia tanya, apakah data jumlah warga miskin ekstrem di Bojonegoro yang dimuat media massa benar adanya.
Teman saya yang tinggal di Surabaya itu menyertakan sebuah berita media online, edisi 16 November 2023. Isinya, jumlah warga miskin di Bojonegoro (data 2022) masih 153.250 orang. Dan, di antara mereka itu, ada 22.340 orang dikategorikan miskin ekstrem. Yaitu, orang yang pengeluarannya di bawah/kurang dari Rp 10.739 per hari. Atau, Rp 322.170 per bulan (BPS, 2021).
Teman saya itu nadanya tidak percaya. Karena, yang dia ketahui dari berita-berita, APBD Bojonegoro hampir Rp 8 triliun. Pikir dia, duit Bojonegoro begitu banyak harusnya tidak banyak warga miskinnya. Apalagi, miskin esktrem. ‘’Opo berita iku bener, Mas?’’ tanya teman saya itu.
Apa yang dimuat media online tersebut sebenarnya bukan hal baru. Sebelum ini, sudah sering, dan sudah banyak media memuat berita tentang kemiskinan di Bojonegoro yang menyedihkan itu. Tapi, memang, banyak orang tidak percaya. Bojonegoro yang bertahun-tahun APBD-nya terbesar kedua di Jatim setelah Surabaya, ternyata warga miskinnya masih banyak. Ibaratnya, banyak ayam kelaparan di lumbung padi.
Menurut saya, masih banyaknya warga miskin di Bojonegoro, hendaknya mendorong Pemkab bekerja lebih serius lagi. Mungkin, selama ini sudah serius. Sekarang ini perlu lebih serius lagi. Aksi-aksi untuk mengurangi kemiskinan tidak cukup hanya melalui aksi yang biasa-biasa saja. Tapi perlu lewat aksi yang tidak biasa (extra ordinary action). Ibarat orang lari, tidak cukup hanya dengan lari maraton. Tapi harus lari cepat. Bahkan, kalau perlu, lari cepat sambil zig-zag.
Ada dua faktor yang layak dijadikan sebagai pendongkrak semangat Pemkab untuk lebih serius menangani kemiskinan. Pertama, Pemkab Bojonegoro kini dinakhodai Penjabat (Pj) Bupati baru, Adriyanto. Beliau lama di Kemenkeu RI, tentu sangat ahli dalam pengelolaan keuangan. Energi baru Pak Pj Adriyanto perlu didukung para staf, terutama staf yang terkait dengan kemiskinan. Harus ada satu semangat: Pemkab harus malu jika jumlah warga miskin tidak terkurangi secara signifikan.
Kedua, Bojonegoro perlu menyadari bahwa produksi migas (minyak bumi dan gas) tentu ada batas waktunya. Ada masa-masa puncak produksi. Jika masa puncak produksi habis, yang terjadi adalah penurunan produksi. Mumpung sekarang masih masa-masa puncak. Duite akeh.
Terkait pengentasan warga miskin, saya jadi ingat acara goro-goro dalam pewayangan. Pelaku goro-goro Bagong dan Petruk. Dalangnya Ki Seno Nugroho (alm). Kang Petruk protes: ‘’Kata pemerintah, warga miskin sekarang sudah menurun. Mana buktinya kalau sudah menurun? Nyatanya, sampai sekarang masih banyak warga miskin.’’
Kang Bagong jawabnya lucu: ‘’Pemerintah sudah betul. Warga miskin sekarang memang sudah menurun. Menurun ke anak cucu.’’ Ki Seno ancen lucu...
Menurut saya, ada baiknya Pj Bupati melakukan evaluasi terhadap program-program pengentasan kemiskinan selama ini. Mungkin ada program yang kurang tepat. Saya haqqulyaqin, banyak ahli di Pemkab yang mampu membuat program terobosan lebih jitu. Mereka selain ahli, juga banyak pengalaman. Tinggal dibutuhkan semangat dan kemauan. Ora usah mikir anggaran. Duit Bojonegoro tora-tora, hhh...
Logikanya, APBD Bojonegoro sangat besar. Terbesar kedua dibanding APBD kabupaten se-Indonesia setelah Kabupaten Bogor. Tiap tahun, Silpa (sisa lebih perhitungan APBD) juga sangat besar. Sekitar Rp 2 Triliun lebih. Tentu sangat eman jika dana yang tidak terserap (tidak terbelanjakan) itu sebegitu besarnya. Celakanya, APBD besar, Silpanya besar, sementara jumlah warga miskinnya juga masih besar.
Saya setuju dengan pandangan ketua Fraksi Golkar DPRD Bojonegoro Sigit Kushariyanto. Kata dia, duit Bojonegoro yang besar hendaknya digunakan untuk pengentasan kemiskinan. Untuk pemberdayaan warga yang butuh diberdayakan. ‘’Pembangunan tidak boleh hanya terfokus pada pembangunan infrastruktur saja,‘’ katanya dilansir Suarabanyuurip.com (16/11/2023).
Pemkab saat ini sedang men-launching program pengentasan kemiskinan yang diberi nama Domba Kesejahteraan. Ini baru awal sebagai pilot project. Proyek ini diujicobakan di 8 desa di 4 kecamatan. Setiap desa yang mendapatkan proyek, dipilih 10 orang untuk diberi bantuan dua ekor domba jantan dan betina. Harapan pemkab, warga penerima bantuan dapat mengembangbiakkan dombanya.
Karena duit banyak, sampai lebih-lebih, tentu Bojonegoro tidak cukup hanya bikin satu atau dua program untuk membantu warga miskin. Kalau perlu ada lima program atau lebih sekaligus. Goal-nya adalah untuk percepatan pengentasan kemiskinan. Penciptaan lapangan kerja baru juga sangat dibutuhkan. Agar banyak warga, terutama yang miskin bisa mendapatkan penghasilan baru. Ibaratnya, Pemkab bisa memberikan kail kepada warga miskin. Bukan sekadar memberi ikan siap saji. Semoga... (*)
*) Mundzar Fahman adalah Dosen Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
**) Isi tulisan di atas menjadi tanggung jawab penulis
***) Grafis karikatur oleh Rihad Humala
****) Ketentuan pengiriman naskah opini:
Naskah dikirim ke alamat email redaksi@ketik.co.id. Berikan keterangan OPINI di kolom subjek
Panjang naskah maksimal 800 kata
Sertakan identitas diri, foto, dan nomor HP
Hak muat redaksi.(*)
