KETIK, SURABAYA – DPRD Surabaya resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menangani banjir yang sudah ditetapkan saat Rapat Paripurna pada Rabu 5 Februari 2025.
Anggota Pansus Penanggulangan Banjir, Achmad Nurdjayanto menjelaskan, pansus ini akan membahas draf raperda penanggulangan banjir.
Draf tersebut namtinya akan berbentuk produk hukum yang akan menjadi dasar dalam upaya penanganan banjir secara komprehensif dan berkelanjutan di Kota Surabaya.
Achmad Nurdjayanto mengungkapkan bahwa salah satu fokus utama pansus adalah menghadirkan inovasi dalam sistem drainase dan pengelolaan air.
Pansus yang akan berjalan ini akan menggodok Raperda untuk yang mengatur strategi mitigasi banjir secara komprehensif dan berkelanjutan di Kota Pahlawan.
Menurutnya, saat ini sekitar 80 persen permasalahan banjir di Surabaya telah tertangani. Namun, masih dibutuhkan strategi yang lebih efektif agar genangan bisa benar-benar hilang dalam hitungan jam.
"Kami ingin menghadirkan masukan baru yang inovatif dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Surabaya. Salah satunya dengan memperbaiki sistem saluran air, perawatan drainase, serta pengelolaan debit air hujan agar tidak menyebabkan luapan sungai," ujar Achmad Kamis 6 Februari 2025.
Politisi partai Golkar ini juga menekankan pentingnya modernisasi dalam perawatan drainase. Saat ini, proses pembersihan dan perawatan saluran air masih mengandalkan tenaga manusia.
Oleh karena itu, pansus berencana mengusulkan penggunaan teknologi dalam pengelolaan drainase agar lebih efektif.
Selain itu, peran pihak swasta juga menjadi perhatian dalam pembahasan pansus.
Achmad menegaskan bahwa upaya penanggulangan banjir tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah kota saja, melainkan harus melibatkan masyarakat dan sektor swasta.
"Pihak swasta juga harus ikut berkontribusi. Penanganan banjir ini tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak saja. Harus ada sinergi antara pemerintah kota, masyarakat, dan pihak ketiga untuk memperkuat solusi yang sudah ada," tambahnya.
Lebih lanjut, pansus juga akan berkonsultasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menyinkronkan aliran sungai di Surabaya, mengingat posisinya sebagai daerah hilir.
"Kami ingin memastikan bahwa Surabaya tidak menjadi tandon air bagi daerah lain. Maka dari itu, koordinasi lintas wilayah sangat diperlukan," imbuhnya.
Terkait anggaran, DPRD Surabaya juga akan membahas efektivitas belanja daerah dalam penanganan banjir.
Achmad menekankan bahwa anggaran harus lebih terarah dan diprioritaskan pada program yang benar-benar efektif.
"Kami akan mengkaji mana anggaran yang harus diprioritaskan agar tidak ada pemborosan. Fokusnya adalah solusi yang tepat sasaran dalam mengatasi banjir," pungkasnya. (*)
