Gandeng Baznas, Program RTLH Pagar Alam Capai 15 Unit

Jurnalis: Almi Raisyah
Editor: Mustopa

19 Mei 2024 16:27 19 Mei 2024 16:27

Thumbnail Gandeng Baznas, Program RTLH Pagar Alam Capai 15 Unit Watermark Ketik
dinas perkimtan cek bantuan ehab rumah drai pemerintah untuk masyarakat (foto; Al/ketik.co.id)

KETIK, PAGAR ALAM – Program bedah rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) masih terus bergulir dan dicanangkan oleh Pemerintah Kota Pagar Alam melalui Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (Disperkimtan).

Melalui kerja sama kemitraan, Disperkimtan menggandeng Baznas. Pada tahun ini sudah berjalan rehabilitasi rumah tak layak huni (RTLH) sebanyak 15 unit yang tersebar di 5 kecamatan.

“Alhamdululillah, untuk progres rehab rumah bagi rumah tak layak huni secara fisik sudah berkisar 60 persen pengerjaannya,” ucap Kepala Dinas Perkimtan Kota Pagaralam, David Kemedi dihubungi MInggu (19/05/2024).

David juga menyebutkan, untuk bantuan pendanaan bedah rumah ini berkolaborasi dengan mitra. Pada tahun-tahun sebelumnya pembangunan melalui kucuran dana pusat yakni DAK, Dana Alokasi Khusus.

“Mengingat alokasinya pusat yang saat ini ditampung Pokir Anggota DPR RI. Kita berinisiatif bedah rumah harus tetap jalan melalui mitra, salahsatunya Baznas. Kita juga telah mengajukan usulan dana CSR Perbankan, bahkan tahun ini ada lagi melalui APBD Kota,” paparnya.

Ditambahkan Kabid Perumahan dan PSU, Wendi Ferizal, bahwa 15 unit rumah BSPS-Baznas tahun anggaran 2024 tersebar di lima kecamatan.

“Untuk progres pelaksanaan fisik 2 unit sudah 100 persen, 10 unit 80-90 persen dan 3 unit sekitar 65 persen," beber Wendi seraya menyebutkan penerima manfaat ini dibantu dana stimulan Rp20 juta. 

Untuk pelaksananaan BSPS melalui kerjasama Bazanas ini ditargetkan sekitar Juli telah rampung. Atau 4 bulan pelaksanaan yang telah berjalan sejak dua bulan lalu.

“Melalui program BSPS ini, semoga masyarakat terbantu dan kebutuhan rumah tempat tinggal bisa menjadi lebih layak,” harap Wendi.(*)

Tags:

bantuan rumah dinas masyarakat Pemerintah