KETIK, SAMPANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, menggelar dengar pendapat (public hearing) rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang penyelenggaraan hiburan. Senin, 13 Januari 2025.
Kegiatan yang bertempat di ruangan Graha Paripurna DPRD setempat itu melibatkan tokoh agama, organisasi kemasyarakatan (ormas), organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) dan OPD terkait.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sampang, Muhammad Faruk mengatakan bahwa public hearing bertujuan untuk melakukan evaluasi, mendapatkan saran dan masukan terkait penyusunan Raperda tentang penyelenggaraan hiburan.
"Supaya hal-hal yang bertentangan dengan norma agama dan budaya, bisa jadi pijakan", ucapnya.
Ketua Bapemperda DPRD Sampang, Muhammad Faruk saat memberikan keterangan kepada awak media setelah public hearing (Foto: Mat Jusi/Ketik.co.id).
Faruk juga mengungkapkan bahwa didalam public hearing semua pihak sepakat untuk menutup dan tidak memperbolehkan bioskop dan diskotek beroperasi atau digelar di Kabupaten Sampang.
"Tadi kita sepakati, bioskop dan diskotek, serta tempat karaoke tertutup untuk tidak dimasukkan ke raperda itu", jelasnya.
"Ini raperda inisiatif dari DPRD Sampang", tukasnya dengan singkat (*)
