KETIK, LUMAJANG – Usai hearing dengan Pemkab Lumajang, Wakil Ketua DPRD Lumajang Solikin berharap agar tenaga honorer yang tidak masuk dalam data base BKN tetap bisa bekerja sebagaimana biasa, sepanjang memang boleh dianggarkan melalui APBD.
Solikin mengatakan, Pemkab Lumajang maupun DPRD tidak bisa berbuat banyak, ketika ada aturan dari pusat terkait dengan tenaga honorer yang terancam diputus kontrak kerjanya.
"Kita berharap OPD yang menaungi tenaga honorer ini masih tetap bisa mempertahankan mereka, karena ini menyangkut nasib tenaga honorer itu sendiri dan keluarganya," ungkap Solokin, Rabu, 5 Februari 2025.
"Tapi sekali lagi itu kalau secara aturan memang tidak melanggar, kalau ternyata tidak boleh menganggarka untuk gaji mereka, kita pun harus patuh dengan aturan itu," imbuhnya
Masih kata Solikin, jika memang boleh dianggarkan, maka akan diusulkan melalui PAK tahun 2025.
"Misalnya boleh, kita bisa anggarkan di PAK. Tapi jika tidak boleh, sulit juga, karena semua ini sanksinya. Kita tidak mungkin menabrak aturan," urainya.
Kendati demikian, Solikin sangat berharap agar tenaga honorer itu tetap bisa bekerja dan ada solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah ini.
"Ini menyangkut nasib mereka dan keluarganya, saya harapkan ada solusi nanti. Karena jika mereka benar-benar diputus kontrak, nanti kebutuhan tenaga itu akan disediakn oleh pihak ketiga atau outsourcing. Tapi masalahnya di anggaran juga," jelasnya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, 191 tenaga honorer di sejumlah OPD, dan 747 tenaga honorer di Dinas Pendidikan Lumajang terancam putus kontrak, karena ada aturan terkait hal ini.
Pada hari Selasa, 4 Februari 2025, DPRD Lumajang mengadakan hearing untuk menyelesaikan persoalan ini, yang dihadiri oleh Sekda Lumajang dan sejumlah OPD di Kabupaten Lumajang.(*)
