KETIK, SURABAYA – Masa jabatan Gubernur Jawa timur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak berakhir pada 31 Desember 2023 mendatang. Atas dasar itu, DPRD Jatim telah mengirimkan surat pemberhentian keduanya ke Mendagri.
"Usul pemberhentian akan kami sampaikan melalui Kementerian Dalam Negeri," ucap Ketua DPRD Jatim Kusnadi usai rapat paripurna, Senin (6/11/2023).
Khofifah-Emil dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 13 Februari 2019. Mengacu pada 5 tahun jabatan, Khofifah-Emil seharusnya selesai pada 12 Februari 2024. Namun, berdasar UU Nomor 10 tahun 2016, kepala daerah hasil Pilkada 2018 menjabat hingga tahun 2023.
Untuk itu, DPRD Jatim Senin kemarin menggelar rapat paripurna untuk mengusulkan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur kepada Presiden.
"Prosesnya kami sampaikan di paripurna. Sebagaimana ketentuan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim selesai pada 31 Desember 2023," tambah Kusnadi.
Gubernur Jatim Khofifah dalam sambutannya mengungkapkan selama memimpin Jatim hampir 5 tahun, dia dan Emil sudah menjalankan sejumlah program prioritas yang dirumuskan dalam Nawa Bhakti Satya atau 9 Bakti.
"Yakni, Bhakti Jatim Sejahtera, Jatim Cerdas dan Sehat, Jatim Kerja, Jatim Akses, Jatim Agro, Jatim Berkah, Jatim Berdaya, Jatim Amanah, dan Jatim Harmoni. Visi misi Provinsi Jawa Timur dan Nawa Bhakti Satya tersebut telah kami laksanakan dengan maksimal dan ikhtiar dhohir dan batin. Dengan segala kemampuan proses, tentu dengan dukungan DPRD Jatim dan seluruh stakeholder," jelas Gubernur Jatim perempuan pertama itu.
Dia menambahkan, komunikasi dengan berbagai pihak terjalin dengan baik selama dia memimpin Jatim bersama Emil. Hasilnya pun disebut berimplikasi positif dengan sejumlah capaian yang selama ini dicapai oleh provinsi Jawa Timur.
"Insya Allah kita sudah jadi provinsi terdepan hari ini. Tentu ini karena proses penyelenggaraan pemerintahan yang terbangun kolaboratif dan sinergitas yang baik antara eksekutif dan legislatif," ungkap Khofifah.(*)
