Banyak orang takut amat dengan istilah Jumat Keramat. Di film-film dan streaming video Youtube, Jumat Keramat itu memang berarti hari penuh ketakutan. Roh, hantu, jin, kuntilanak, setan, siluman, dan misteri-misteri menakutkan lain. Horor.
Ada yang tidak kalah menakutkan. Jika istilah Jumat Keramat berada dalam satu kalimat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terbayang pemandangan memilukan. Rompi oranye, masker, topi, dan borgol. Penghancur masa depan.
Apa yang kira-kira berkecamuk dalam benak warga Sidoarjo? Jumat Keramat versi mana hari Jumat, 16 Februari 2024? Sebab, KPK telah memanggil Bupati Sidoarjo pada Jumat itu.
Kalau boleh, kita klasifikasikan mereka ke dalam tiga kelompok. Bisa benar, bisa salah. Mungkin pula sebagian benar, sebagian salah. Silakan ditafsirkan tiga kategori ini.
Pertama, warga yang merasa tidak puas dengan kepemimpinan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali. Baik sejak awal memerintah pada 2021 maupun yang baru-baru saja.
Yang tidak suka ini pun macam-macam. Contoh, kontraktor proyek yang merasa tidak kebagian ”kue APBD”. Orang-orang yang merasa berjasa sebagai tim sukses Bupati ketika memenangi pilkada. Cuma, sekarang mereka tersisihkan oleh kelompok lain. Istilahnya, wanprestasi politik. Memang ada ya?
Dan, tentu, di antara yang tidak puas itu, ada aparatur sipil negara (ASN) yang insentif pajaknya dipotong. Mereka diam-diam tersenyum. Bahkan, saat mampir ke kantor Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo, ada pegawai yang nyeletuk begini.
”Kiro-kiro iso lanjut ta Mas kasus iki?”
Kedua, warga yang senang dan puas dengan kepemimpinan Bupati. Contoh, mereka yang mendapatkan porsi ”kue APBD”. Baik berupa garapan proyek, dana hibah, bantuan sosial, insentif penghasilan, diskon pajak, beasiswa pendidikan, sampai sekadar ilmu. Tentu mereka tidak ingin terjadi apa-apa dengan Bupati saat datang ke Gedung Merah Putih hari ini.
Di antara mereka, tentu ada masyarakat yang merasakan dampak langsung pembangunan infrastruktur. Jalan beton, misalnya. Di Desa Kedungbocok, Kecamatan Tarik, saja, sudah mulai banyak warga yang menawarkan propertinya di media sosial. Jalan beton baru menjadi pendongkrak nilai jual aset mereka.
Ketiga, warga Sidoarjo yang netral-netral saja. Mereka tidak berkepentingan dengan Jumat Keramat ini. Tidak punya harapan bahwa Bupati akan terjerat masalah pemotongan insentif ASN di BPPD Sidoarjo. Tidak memiliki alasan untuk benci kepada Bupati. Mereka yang berpikir bagaimana Kabupaten Sidoarjo baldatun thoyyibatun wa rabbun ghofuur.
Warga yang masuk kategori ini juga tidak membela mati-matian untuk sebuah tujuan. Memuji-muji, lalu menjilat. Berlebih-lebihan. Seakan-akan ”manusia” yang pada 11 Februari lalu itu berusia 33 tahun ini adalah malaikat yang tidak mungkin melakukan satu kesalahan pun. Maksum.
Dari sisi ini, banyak suara yang terdengar. Bupati dinilai terlalu percaya kepada sebagian orang di lingkarannya. Yang hobi tebar puja-puji. Yang gemar berkata, siap, laksanakan, manut, nderek Bupati. Yang menebarkan kebencian terhadap orang yang sebenarnya tulus ingin menasihati Bupati.
Juga mereka yang mengultuskan Bupati seakan-akan tidak pernah salah. Selalu benar. Juga, yang tulisannya suka memuji-muji sampai bikin geli. Tapi, di ruang lain, dia mengompori wartawan agar terus menulis berita OTT KPK tempo hari. Tujuannya hendak berperan sebagai juru damai. Ngapusi.
Kalau memang suara-suara itu benar, tentu ini sudah sebuah kekeliruan. Harus diperbaiki. Pujian berlebihan adalah racun. Pengultusan adalah jurang yang menjerumuskan.
Orang-orang yang selalu menurut, patuh, tanpa argumentasi belum tentu loyalis sejati. Siapa tahu diam-diam mereka ngerasani. Jualan informasi ke sana-sini. Itulah salah satu sisi yang perlu dievaluasi, dikontemplasi, lalu diperbaiki. Serius.
Hingga detik ini, sejak 26 Februari 2021, harus diakui sudah begitu banyak yang dibangun Bupati. Taman kota, rumah warga, jalan, jembatan, alun-alun, dan berbagai infrastruktur lain dibangun serta direvitalisasi. Masif.
Namun, di sisi lain, intensitas pengawasan belum memperoleh tanggapan yang sepadan. Bayangkan. Seorang legislator yang melakukan sidak terhadap temuan proyek malah harus minta maaf. Padahal, itu adalah tugasnya. Itulah fungsinya.
Anggota DPRD memeriksa proyek pembangunan tentu segaris lurus dengan fungsi pengawasan. Semestinya dia mendapatkan apresiasi positif. Bukan balasan, bukan ancaman, bukan pula guyonan.
Begitu pula media massa yang ikut mengawasi pelaksanaan pembangunan. Perannya harus diapresiasi. Dihargai. Diucapi terima kasih. Dijadikan sebagai teman yang baik.
Tentu ada syaratnya. Media itu tidak beriktikad buruk terhadap pemerintah. Bekerja dalam koridor UU Pokok Pers dan Kode Etik Jurnalistik serta pedoman pemberitaan. Bukan media partisan. Kritiknya pun bukan pesanan.
Peran pengawasan seperti ini sudah saatnya menjadi poin penting dalam politik anggaran. Instansi, lembaga, maupun media sepatutnya menjadi perhatian saat perencanaan keuangan dan program pembangunan.
Media yang berpotensi dan berkualifikasi layak diajak berdiskusi. Sudut pandang insan media kerap menjadi ”formula unik”. Tidak dimiliki stakeholders lain. Libatkan pula sebagai partner dalam pengawasan.
Anggaran media massa dari uang negara bukanlah alat tutup mulut untuk menjinakkan. Sebaliknya, penggunaan uang rakyat itu adalah dukungan untuk meningkatkan kualitas kontrol terhadap pembangunan. Anggaran pengawasan berfungsi menguatkan pemerintahan, bukan melemahkan.
Dengan kebijakan seperti itu, kritik media harus objektif. Konstruktif. Meningkatkan partisipasi publik. Mendukung pertumbuhan (pro-growth).
Lalu, bagaimana menyikapi panggilan KPK? Mari jadikan hari Jumat ini momentum untuk introspeksi, evaluasi, dan titik balik agar langkah Kabupaten Sidoarjo lebih baik. Lebih-lebih, bila sudah terbukti tidak ada keterlibatan dalam kasus ini. Seorang anak muda, bisa jadi, melakukan satu kekeliruan dalam kehidupan. Tapi, anak-anak muda jauh lebih mampu menciptakan beribu kebaikan di masa depan. (*)
