KETIK, PONTIANAK – Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan (Kemenkumham Sumsel) terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas penegakan hukum di bidang keimigrasian.
Komitmen ini diwujudkan melalui kegiatan Koordinasi Teknis Keimigrasian dan Studi Banding dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Kalimantan Barat (Kalbar) terkait proses pelaksanaan pro justisia atau keadilan dalam proses penegakan hukum.
Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kemenkumham Sumsel, Muhamad Novyandri. Ia menjelaskan, kegiatan yang berlangsung selama tiga hari tersebut bertujuan untuk berbagi pengalaman terkait proses pro justisia.
“Pada kesempatan ini kami melakukan sharing pengetahuan dan pengalaman terkait tahapan, kendala, serta poin-poin penting dalam proses pro justisia, terutama dalam memastikan berkas permohonan mencapai tahap P21,” kata Novyandri, Senin 2 September 2024.
Selain itu, Novyandri menambahkan, tim Kemenkumham Sumsel juga melakukan kunjungan ke Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pontianak dan melanjutkan koordinasi terkait permasalahan Warga Negara Asing (WNA) yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi tersebut.
Kedatangan tim Kemenkumham Sumsel disambut hangat Kepala Kanwil Kemenkumham Kalbar, Muhammad Tito Andrianto. Ia mengapresiasi kunjungan Kemenkumham Sumsel dan menekankan pentingnya kolaborasi dalam menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih baik.
“Kegiatan ini tidak hanya menjadi wadah bertukar ilmu dan pengalaman, tetapi juga menegaskan komitmen Divisi Keimigrasian Kemenkumham Sumsel untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan dalam upaya penegakan hukum yang adil dan professional,” ujarnya.
Di lain kesempatan, Kepala kanwil Kemenkumham Sumsel, Ilham Djaya berharap kegiatan yang berlangsung selama tiga hari tersebut mampu memperkuat sinergi antarwilayah dalam upaya penegakan hukum keimigrasian yang lebih efisien dan efektif.
Ia pun menambahkan, diskusi terkait proses pro justisia diharapkan dapat memperkuat kerja sama lintas wilayah guna menghadapi tantangan-tantangan dalam bidang keimigrasian.
“ini dapat menjadi langkah awal dari serangkaian upaya strategis lainnya dalam mencapai target kinerja penegakan hukum di wilayah Sumsel dalam rangka mewujudkan penegakan hukum keimigrasian yang berintegritas,” tutupnya.(*)
