KETIK, MALANG – Jajuk Rendra Krisna, Bendahara Fraksi Nasdem DPRD Provinsi Jawa Timur melakukan sosialisasi dan jaring aspirasi warga Tlogomas, Kota Malang. Kegiatan tersebut untuk persiapan penggunaan transportasi publik berbasis Buy the Service (BTS) di Kota Malang.
Skema BTS telah menjadi fokus perhatian Pemprov Jatim. Beberapa daerah seperti Surabaya, Mojokerto, dan Gresik pun telah menerapkan sistem tersebut.
Untuk Malang Raya termasuk Kota Malang, realisasi transportasi umum berbasis BTS direncanakan mulai pada tahun 2026.
"BTS menjadi agenda dan program unggulan di bidang transportasi Jawa Timur. Nanti akan menyambung dari seluruh kabupaten/kota di Jatim. Tapi karena anggaran yang terbatas, makanya dibagi-bagi dulu," ujarnya, Kamis 20 Maret 2025.
Menurut Jajuk, ia mendapatkan banyak masukan dan gambaran permasalahan transportasi publik dari warga. Bahkan banyak warga yang mendukung dan berharap dengan BTS, kemacetan dapat teratasi.
"Ternyata mereka juga mensupport, mengingat harapannya dengan transportasi publik ini bisa memecah kemacetan, juga memperkecil biaya manakala masyarakat mobile," jelasnya.
Ia berharap skema BTS dapat berhasil terealisasikan, mengingat Kota Malang telah menjadi pusat ekonomi, hiburan, dan pendidikan. Namun kajian perihal teknis dan sosialisasi dengan kelompok angkutan umum harus dilaksanakan.
"Artinya tanpa mengurangi rejeki teman-teman angkot ataupun transportasi online, jadi ada dampak yang terbaik untuk masyarakat. Ini kembali ke kesadaran masyarakat agar mengurangi penggunaan kendaraan pribadi," lanjutnya.
Sementara itu Dito Aries Nurakhmadi, Ketua Fraksi Nasdem-PSI DPRD Kota Malang mengatakan sudah waktunya transportasi publik terealisasi.
"Di beberapa koridor sudah berjalan, tinggal ini direalisasikan di Kota Malang. Ini menjadi kebutuhan sehingga di 2026, paling tidak dimulai dulu. Permasalahan macet, angkutan umum tidak layak, harus difasilitasi," katanya.
Untuk mempersiapkan skema tersebut, Pemkot Malang harus segera melakukan kajian teknis. Mulai dari trayek, rute, feeders, hingga sosialisasi dengan sopir angkot perlu dilakukan.
"Konsepnya kan angkot yang ada kemudian diganti dengan bis 3/4 kapasitas sekitar 30 orang. Artinya harus ada komunikasi juga kepada pemilik angkutan umum. Kita mendorong jangan sampai terpending lagi, harus dimulai apapun itu," tutupnya.
