KETIK, JAKARTA – Wacana penghapusan barcode Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang disampaikan Muzakir Manaf (Mualem) usai dilantik sebagai Gubernur Aceh menuai kritikan pedas. Bahkan, pemerhati kebijakan publik, Husnul Jamil menilai hal itu salah kaprah.
Husnul menegaskan bahwa, argumentasi Mualem dalam pidato perdananya dinilai sangat merugikan rakyat kecil dan berpotensi membuka peluang baru bagi mafia BBM jenis solar dan pertalite di Provinsi Aceh.
Kepada Ketik.co.id pada Jumat, 14 Februari 2025, Husnul Jamil menyatakan bahwa sistem barcode dalam distribusi BBM merupakan langkah penting untuk memastikan BBM bersubsidi tepat sasaran dan menghindari penyalahgunaan.
“Ini salah kaprah! Penghapusan barcode hanya akan membuka celah bagi praktik penyelewengan dan memicu mafia solar di Aceh. Sistem ini justru mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan energi bersubsidi,” ujarnya.
Selain itu, bukan tanpa alasan pihaknya membantah wacana Mualem, seharusnya yang dilakukan bukan menghapus barcode, melainkan meminta kepada Pertamina dan pemerintah pusat untuk penambahan kuota BBM bersubsidi di seluruh SPBU wilayah Aceh.
"Tujuannya agar ketersediaan jumlah kebutuhan BBM bagi masyarakat kecil dapat terpenuhi secara baik dan merata," sebut tokoh muda Aceh yang berdomisili di Jakarta itu.
Menurutnya, alasan yang dikemukakan Mualem bahwa barcode menyusahkan rakyat, sebagaimana pernyataannya "PR hari ini adalah semua SPBU yang ada di Aceh tidak istilah lagi ada barcode, mohon digaris bawahi semua, siapa saja mengisi minyak tetap terus," kata Muallem dalam pernyataannya.
Ketua DPD KNPI DKI Jakarta itu juga menambahkan, teknologi barcode yang telah diterapkan di banyak wilayah Indonesia selama ini terbukti berjalan efektif sebagai upaya mengontrol proses distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran.
"Realitas yang terjadi di lapangan, dengan adanya barcode saja masih sering terjadi kelangkaan solar dan masyarakat antre berjam-jam untuk mendapatkan solar subsidi, kalau barcode dihilangkan dan siapa saja bebas mengisi BBM subsidi, maka bisa dipastikan rakyat akan lebih mengalami kesulitan," sebut Husnul.
Tanpa adanya barcode, beber putra Aceh itu, mafia solar akan memiliki peluang besar untuk menimbun BBM subsidi. Dia juga menilai, seharusnya Mualem sebelum mengeluarkan argumentasi seyogyanya berkomunikasi dengan stakeholder dalam mencari format terbaik dalam penyaluran BBM bersubsidi, sehingga tidak terjadi polemik dan konflik antara masyarakat dan petugas SPBU di Aceh.
“Justru barcode itu mempermudah bukan mempersulit, baik dari sisi kontroling maupun dalam sistem distribusi agar tepat sasaran. Nah, kalaupun dianggap sulit, maka di situ kami nilai terdapat kesulitan berpikir secara substantif serta perlu dikaji ulang mengenai wacana tersebut," tegasnya.
Terakhir, sebagai pemerhati kebijakan publik, Husnul Jamil mengajak semua pihak untuk mendukung kebijakan yang memastikan jenis BBM bersubsidi dinikmati oleh masyarakat yang berhak. Ia berharap Pemerintah Aceh dan pihak-pihak terkait dapat mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam mengelola sumber daya energi.
"Pada intinya, kami sebagai rakyat otomatis sangat menginginkan kemajuan bagi Aceh baik dari sisi pembangunan pelayanan pemerintah, maupun dari sisi kesejahteraan dan terutama perihal pemerataan hak bagi semua kalangan yang ada," tutup Husnul.
Sebelumnya, dalam pidato perdananya dalam rapat paripurna istimewa di DPR Aceh usai dilantik sebagai gubernur Aceh oleh Mendagri Muhammad Titi Karnavian, Mualem mengaku merencanakan akan menghapus sistem barcode saat pengisian BBM subsidi di SPBU Aceh.
"PR hari ini adalah semua SPBU yang ada di Aceh tidak ada lagi istilah barcode, mohon digaris bawahi semua. Siapa saja yang isi minyak, isi terus," kata Mualem.
Menurut mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) itu, sistem barkode untuk pengisian BBM subsidi yang berlaku selama ini tidak bermakna. Alasannya karena telah melihat fakta yang terjadi di lapangan.
"Tapi saya pikir-pikir, saya lihat di lapangan tidak ada makna sekalipun. Program barcode, melakukan stiker tidak ada makna sekalipun," jelasnya didampingi Wakil Gubernur Fadhlullah Dek Fadh.
"Makanya saya ambil kesimpulan pada hari ini adalah untuk menghapuskan semua barcode yang ada di SPBU di Aceh," sebut Mualem dalam pidatonya di depan Mendagri dan tamu istimewa lainnya. (*)
