KETIK, BANGKALAN – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Bangkalan menggelar Musyawarah Kabupaten (Muskab), Kamis 6 Februari 2025. Ir. Supai M. Noer terpilih sebagai Ketua Kadin Kabupaten Bangkalan yang baru.
Dalam Muskab yang diikuti dua orang kandidat Ketua itu, Ir. Supai M. Noer berhasil mengungguli pesaingnya, Makshal Faray dengan selisih 22 suara.
Dalam sambutannya, Supai menegaskan komitmennya untuk bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam membangun perekonomian daerah. Salah satu fokus utamanya adalah meningkatkan kualitas dan pemasaran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Bangkalan, termasuk sektor batik dan kuliner khas daerah.
"Kita akan meningkatkan UMKM Bangkalan, terutama batik dan kuliner. Kita juga berupaya agar produk lokal bisa masuk ke ritel modern seperti Indomaret, serta membuka peluang perdagangan antar Provinsi hingga ekspor," jelas Supai.
Supai juga menyoroti potensi strategis Bangkalan di bidang pangan dan pertanian. Ia berencana mengembangkan sektor ini agar semakin berdaya saing.
Tak hanya itu, Kadin Bangkalan juga akan mendorong percepatan pembangunan kawasan industri khusus di bidang perkapalan dengan menggandeng asosiasi perkapalan dan pelaku industri kapal di daerah tersebut.
Dalam upaya menarik investor, Supai mengajak para perantau asal Bangkalan yang telah sukses di berbagai daerah, seperti Jakarta, Kalimantan, dan Sulawesi, untuk kembali dan menanamkan modal di kampung halaman.
"Kita akan menarik investor, terutama saudara-saudara kita di luar Bangkalan. Banyak orang Madura yang sukses di perantauan, kita ingin mereka pulang dan berinvestasi di sini. Kadin Bangkalan akan memfasilitasi hal itu," tambahnya.
Sebagai langkah konkret, Supai berencana membangun pabrik di Bangkalan dengan menggandeng pelaku industri dari daerah lain, seperti pengusaha jemur di Sampang, untuk mendirikan pabrik pengolahan bahan baku di Bangkalan.
Harapannya sebagai pemimpin Kadin yang baru, dapat membawa Kabupaten Bangkalan ke arah yang lebih maju dan berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi daerah. (*)
