Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap RAPBD TA 2025, Ketua DPRD Sidoarjo: Program dan Belanja Harus Berkesinambungan

KETIK, SIDOARJO – DPRD Sidoarjo menyampaikan sorotan, masukan, maupun rekomendasi kepada Pemkab Sidoarjo. Dalam Rapat Paripurna DPRD Sidoarjo dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraks-Fraksi terhadap RAPBD Tahun Anggaran 2024 pada Senin (21/10/2024), fraksi-fraksi mendukung Pemkab Sidoarjo untuk meningkatkan kinerja di berbagai bidang.

Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih didampingi oleh para wakil ketua. Hadir pula Pjs Bupati Sidoarjo M. Isa Anshori, Sekretaris Daerah Fenny Apridawati, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sidoarjo, kepala-kepala OPD, dan undangan lainnya.

Saat membuka rapat paripurna, Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih menyatakan apresiasi DPRD Sidoarjo kepada Bupati Sidoarjo yang telah memperoleh penghargaan dari DPD Real Estate Indonesia (REI). Yaitu, Karmika Graha Abinaya. Penghargaan itu diberikan karena Pemkab Sidoarjo dinilai punya komitmen bagi pengembangan dan pembangunan perumahan.

”Kita berikan tepuk tangan untuk Bupati Sidoajo,” kata Abdillah Nasih yang diikuti oleh seluruh hadirin.

Juru bicara Fraksi Gerindra Bambang Pujianto membacakan pandangan umum fraksinya terhadap RAPBD Tahun Anggaran 2025. (Foto: DPRD Sidoarjo)

Rapat dilanjutkan dengan penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi di DPRD Sidoarjo terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2025. Juru Bicara Fraksi Gerindra Bambang Pujianto pun menyampaikan beberapa poin pandangan umum fraksinya terhadap Raperda APBD 2025.

Pertama, Fraksi Gerakan Indonesia Raya mendukung perlunya pengadaan alat perekam E-KTP di setiap kecamatan. Peralatan yang ada selama ini sudah rusak ataut tidak layak.

Kedua, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo harus mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki bangunan 63 SDN yang rusak berat dan belum terakomodasi pada 2025. Nilainya sekitar Rp 37 miliar.

Ketiga, Dinas PU BM SDA Sidoarjo direkomendasikan untuk menambah anggaran pemeliharaan rutin dan rekonstruksi jalan se-Kabupaten Sidoarjo Rp 25 miliar. Selain itu, perlu tambahan anggaran pengendalian banjir Rp 10 miliar dan anggaran rehab jembatan Rp 10 miliar.

Juru Bicara Fraksi Gerindra Bambang Pujianto juga menyampaikan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Sebab, transparansi dan akuntabilitas keuangan dapat meminimalkan potensi penyimpangan dan kebocoran APBD.

”Kita semua berharap. Transparansi dan akuntabilitas kinerja keuangan daerah yang tecermin dalan raperda ini akan berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sidoarjo,” ungkap Bambang Pujianto.

Bagaimana pandangan umum fraks-fraksi lain di DPRD Sidoarjo?

Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih (kanan) memimpin rapat paripurna DPRD Sidoarjo bersama Pjs Bupati Sidoarjo M. Isa Anshori pada Senin (21 Oktober 2024). (Foto: DPRD Sidoarjo)

Fraksi PKS-PPP Ingatkan Peraturan Mendagri

Fraksi PKS-PPP menyampaikan pentingnya Pemkab Sidoarjo memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025. Juru Bicara Fraksi PKS-PPP Afdal Muhammad Ihsan mencontohkan beberapa pos belanja.

Pertama, anggaran belanja infrastruktur untuk pelayanan publik harus mencapai minimal 40 persen dari total belanja daerah di luar belanja bagi hasil dan transfer ke desa. Hal itu belum tergambar dengan jelas dalam RAPBD 2025. Sebab, terjadi penurunan anggaran belanja modal. Dari Rp 811,39 miliar pada 2024 menjadi Rp 600,82 miliar pada 2025.

Fraksi PKS-PPP mencermati adanya penurunan alokasi belanja modal itu tidak memadai untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang sangat penting. Padahal, pembangunan infrastruktur, termasuk jalan, jaringan, irigasi, serta gedung, adalah prioritas untuk meningkatkan daya saing Sidoarjo sebagai penyedia logistik regional.

Belanja modal yang rendah ini bisa mempengaruhi kecepatan pembangunan dan kualitas infrastruktur yang pada akhirnya dapat menghambat target-target pembangunan jangka panjang.

”Kami ingin mendapatkan penjelasan dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Apa alasannya?” papar Afdhal Muhammad Ihsan.

Kedua, Fraksi PKS-PPP juga ingin memastikan apakah alokasi anggaran dalam RAPBD 2025 sudah cukup memadai dan konsisten ntuk pengentasan kemiskinan ekstrem. Strategi pengurangan kemiskinan itu perlu dirumuskan lebih jelas untuk mencapai target sesuai instruksi presiden.

Ketiga, Fraksi PKS-PPP mencermati adanya penurunan drastis nilai belanja hibah dan bansos. Apakah pengurangan tersebut sudah dipertimbangkan dengan baik. Mengingat, belanja hibah dan bansos berperan penting dalam mendukung masyarakat rentan dan program sosial.

Pendapatan Parkir Juga Menjadi Sorotan

Sementara itu, Fraksi Golkar meminta Bupati Sidoarjo memerintahkan Dinas Perhubungan (Dishub) Sidoarjo untuk menyelesaikan tagihan pembayaran jasa layanan perpakiran hasil kerja sama dengan PT ISS. Sebab, pendapatan parkir sangat berpotensi memberikan PAD (pendapatan asli daerah) yang sangat besar bagi Kabupaten Sidoarjo.

Fraksi Golkar juga meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo segera melakukan perbaikan gedung sekolah yang rusak dan penambahan ruang kelas baru. Itu harus menjadi prioritas.

Fraksi PAN mendorong Pemkab Sidoarjo untuk bekerja secara maksimal dalam mempercepat capaian target kinerja. Sebab, tahun 2025 merupakan tahun terakhir tahapan implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Agar RAPBD Kabupaten Sidoarjo TA 2025 lebih mencerminkan kekuatan keuangan yang sebenarnya, Fraksi PAN berharap dilakukan pembahasan yang komprehensif. Kegiatan dan sub-kegiatan dirancang lebih berkualitas dengan anggaran yang memadai.

”Di samping merasionalkan target PAD (dengan asumsi ekonomi tumbuh normal sesuai target 6 persen, kemungkinan targetnya dapat direalistiskan,” papar Ketua Fraksi PAN Bangun Winarso dalam pandangan umum fraksinya.

Fraksi PAN, lanjut Bangun Winarso, meminta perhatian Pemkab Sidoarjo terkait pentingnya ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum). Apalagi, saat ini momentum Pilkada Serentak 2024. Satpol PP Sidoarjo diharapkan lebih intens menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

”Kami harapkan satpol PP melakukan pembinaan terhadap anggota satlinmas di desa-desa dan Pol PP di kecamatan,” tegasnya.

Di sisi lain, Fraksi Demokrat-Nasdem menekankan pentingnya sektor-sektor yang perlu mendapatkan perhatian Bupati Sidoarjo.  Di antaranya, pemenuhan infrastruktur untuk konektivitas antarwilayah untuk mendorong pusat-pusat ekonomi baru. Selain itu, penanganan infrastruktur perumahan dan permukiman, sedimentasi sungai, penanganan sampah, manajemen penanganan kemacetan,

Bidang lingkungan hidup juga menjadi perhatian Fraksi Demokrat-Nasdem. Di antaranya, peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH), pencemaran sungai yang berdampak pada kualitas air, kesenjangan antara aktivitas industri dan pengelolaan lingkungan, gas emisi kendaraan bermotor, pelayanan sampah perkotaan, serta kurangnya ruang terbuka hijau (RTH).

”Kami mengusulkan ada gerakan kolaboratif yang lebih masif dengan aktivis atau kader lingkungan serta stakeholder terkait untuk membantu menangani, mengawasi, dan menuntaskan permasalahan-permasalahan lingkungan,” papar Ketua Fraksi Demokrat Nasdem M. Zakaria Dhimas.

Fraksi PDIP menyampaikan pandangan tentang hal-hal yang sedang aktual. Di antaranya, maraknya ulah gangster pemuda yang meresahkan masyarakat. Anak-anak muda perlu diberi wawasan kebangsaan.

Fraksi PDIP juga mendorong Pemkab Sidoarjo agar segera menangani gedung-gedung SDN yang rusak. Baik kategori berat, sedang, maupun ringan. ”Yang kategori berat harus segera dieksekusi pada 2025 ini,” kata Ketua Fraksi PDIP DPRD Sidoarjo Sudjalil.

Yang tidak kalah penting, lanjut Sudjalil, ialah meneruskan program betonisasi yang sudah berjalan selama ini. Namun, pemeliharaan rutin jalan juga harus ditingkatkan untuk antisipasi musim hujan ini.

”Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi dan berharap agar kegiatan betonisasi terus dilanjutkan," tegasnya. 

Grafis: Rihad Humala/Ketik.co.id

Fraksi PKB Berharap Pendapatan Daerah Optimal

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa secara khusus memberikan pandangannya terhadap RAPBD TA 2025. Pendapatan daerah Tahun 2025 diproyeksikan senilai Rp 4.485.986.877.531,00. Anggaran belanja Rp 4.911.986.877.531. Terjadi defisit anggaran Rp 426.000.000.000 yang akan ditutup dengan pembiayaan netto sehingga silpa tahun berjalan diproyeksi nihil.

”Fraksi PKB memandang potensi pendapatan asli daerah (PAD) sebenarnya bisa lebih tinggi. Untuk itu diperlukan kerja keras dan langkah-langkah lebih progresif. Kemajuan teknologi informasi haruslah dimanfaatkan oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah secara maksimal untuk meningkatkan PAD sehingga capaiannya bisa selaras dengan potensi,” kata Juru Bicara Fraksi PKB A. Muzayyin.

Fraksi PKB juga mendorong camat-camat se-Sidoarjo menganggarkan pembelian alat berat bego di wilayah eks kawedanan, kendaran damkar kecil untuk daerah sempit, peralatan rekam E-KTP, serta anggaran untuk persiapan pilkades mendatang. 

Seperti fraksi-fraksi lain, Fraksi PKB DPRD Sidoarjo juga mendesak agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo segera menganggarkan perbaikan sekolah rusak. Baik SDN maupun SMPN.

Fraksi PKB meminta Pemkab Sidoarjo juga menganggarkan penambahan titik-titik lampu penerangan jalan umum (PJU). Dari 1.782 titik menjadi 3.000 titik. Persoalan parkir juga tidak luput dari perhatian. Dinas Perhubungan (Dishub) Sidoarjo diminta membuat laporan proyeksi pendapatan rasional parkir di luar tempat-tempat yang dikerjasamakan.

”Mohon dibuatkan juga rencana kerja untuk solusi terkait keparkiran di kabupaten Sidoarjo,” tegas Muzayyin.

Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih menekankan pentingnya kerja sama berbagai pihak dalam meningkatkan pendapatan daerah. Peningkatan pendapatan secara optimal akan menambah kemampuan daerah untuk memenuhi berbagai kebutuhan belanja.

”Dari sisi belanja, perlu evaluasi terhadap pengeluaran yang tidak efisien. Teman-teman (anggota DPRD Sidoarjo) hari ini mengevaluasi sekiranya ada belanja-belanja yang tidak efisien, tidak efektif,” kata Abdillah Nasih saat diwawancarai setelah rapat paripurna DPRD Sidoarjo pada Senin (21/10).

Program-program pembangunan, lanjut Abdillah Nasih, harus berkesinambungan dengan kegiatan sebelumnya. Evaluasi dilakukan secara komprehensif untuk memastikan setiap belanja mendukung keberlanjutan program.

Peluang-peluang bantuan anggaran dari provinsi maupun pusat sebenarnya juga banyak. Karena itu, Abdillah Nasih mengajak organisasi perangkat daerah (OPD) untuk meningkatkan komunikasi dengan pemerintah pusat.

”Supaya Sidoarjo dapat memaksimalkan potensi dana yang ada,” kata legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini. (*)