KETIK, JAKARTA – Pemerintah Indonesia mengalokasikan anggaran untuk ketahanan pangan di RAPBN 2024 senilai Rp108,8 triliun. Anggaran itu akan disalurkan melalui belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah.
“Dana itu akan disalurkan melalui belanja pemerintah pusat sebesar Rp 89,6 triliun. Kemudian, ditransfer ke daerah sebesar Rp19,2 triliun,” jelas Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani dalam keterangan Pers, Selasa (29/8/2023).
Sri Mulyani menyebut kebijakan pembangunan ketahanan pangan akan diarahkan untuk mengatasi dampak perubahan iklim. Dia menambahkan, pembangunan bidang ketahanan pangan juga diarahkan pada ketersediaan akses dan stabilisasi harga pangan.
“Untuk memitigasi dampak perubahan iklim yang menimbulkan risiko gejolak harga pangan dan peningkatan produktivitas. Kemudian, kebijakan ketahanan pangan juga diarahkan kepada strabilitas harga dan kedaulatan pangan,” jelas Menteri berusia 61 tahun itu.
Menkeu juga mengatakan ASEAN berkomitmen memperkuat kolaborasi di sektor keuangan. Hal ini dilakukan juga untuk mendongkrak ketahahan pangan di kawasan baik pada level regional maupun global.
“Penguatan kolaborasi diwujudkan melalui proses keuangan ASEAN serta badan-badan sektoral ASEAN lainnya. Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN akan menargetkan perbaikan kebijakan yang dapat mengurangi tantangan terhadap ketahanan pangan,” ucap Menkeu. (*)
