Pemprov Jatim Deklarasi P2HAM, Kanwil Kemenkumham Jatim Beri Apresiasi

Jurnalis: Moch Khaesar
Editor: Gumilang

4 April 2024 01:30 4 Apr 2024 01:30

Thumbnail Pemprov Jatim Deklarasi P2HAM, Kanwil Kemenkumham Jatim Beri Apresiasi Watermark Ketik
Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono dan Kakanwil Kemenkumham Jatim Heni Yuwono (tengah) menjadi saksi penandatangan MoU peningkatan P2HAM, Rabu (3/4/2024). (Foto: Khaesar/Ketik.co.id)

KETIK, SURABAYA – Upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov Jatim) dalam membuat Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM) mendapat apresiasi dari Kakanwil Kemenkumham Jatim Heni Yuwono.

Heni Yuwono menilai, OPD yang mendeklarasikan dapat menjalankan tahapan-tahapan pelaksanaan untuk pemenuhan indikator-indikator P2HAM sesuai ketentuan yang ada.

"Sehingga perwakilan OPD Pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur pada tahun ini bisa mendapatkan predikat P2HAM bukan hanya semata kontestasi namun benar-benar implementasi," ujar Heni saat memberikan sambutan dalam kegiatan yang berlangsung di Ballroom Shangri-La Hotel, Surabaya, Rabu (3/4/2024).

Ia mengaku bangga dan mengucapkan terimakasih kepada Penjabat Gubernur Adhy Karyono dan seluruh Kepala OPD yaitu Badan Pendapatan Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Perpustakaan dan Arsip, Dinas Pendidikan dan RSUD Haji Sukolilo Jatim.

"Kelima OPD ini akan jadi pilot project tahun ini, diharapkan tahun depan akan lebih banyak lagi OPD yang mengikuti," harap Heni.

Karena menurut Heni, membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah merupakan bagian yang harus dilakukan. Seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara tentang peningkatan pelayanan publik.

"P2HAM juga sebagai upaya untuk mempertegas peran pemerintah dalam pelaksanaan kewajiban Penghormatan Perlindungan Pemenuhan Penegakan dan Pemajuan HAM," tegas Heni.

Sementara itu, Pj Gubernur Jatim, Adhy Karyono mengatakan bahwa dengan adanya Surat Edaran dari Dirjen Otoda Kemendagri Nomor 100.2.1.6/0353/ OTDA tanggal 4 Januari 2024, pihaknya berkomitmen untuk melakukan percepatan pencanangan P2HAM.

"Kami siap berkolaborasi dengan Kanwil dan Ditjen HAM untuk segera melakukan sosialisasi di setiap Bakorwil, sehingga lebih mudah dipahami oleh setiap pengampu di pemkab/ pemkot," tuturnya.

Deklarasi P2HAM dibacakan langsung oleh Penjabat Sekretaris Daerah yang juga Selaku Kepala Bapenda Provinsi Jawa Timur, Bobby Soemiarsono. Disaksikan oleh Penjabat Gubernur Jatim Adhy Karyono dan Kakanwil Kemenkumham Jatim Heni Yuwono.

Selain itu, kegiatan yang dirangkaikan dengan Musrenbang RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 dan Rancangan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 juga dihadiri seluruh pimpinan daerah di Jatim. (*)

Tags:

Kemenkumham Jatim Pelayanan HAM Hak Asasi Manusia Jawa timur jatim