KETIK, SURABAYA – Memasuki masa Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, ribuan warga binaan di Lapas dan Rutan yang ada di Jawa Timur belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Dari data Kemenkumham Jatim ada sekitar 4.665 orang yang belum memiliki NIK.
"Dalam Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) ada 28.096 orang dan yang memiliki NIK hanya 23.431 orang sisanya belum memiliki NIK," ungkap Kakanwil Kemenkumham Jatim Imam Jauhari, Rabu (1/3/2023).
Sehingga saat ini, Kemenkumham Jatim terus mengupayakan warga binaan melakukan pemutakhiran dan pemadanan data adminduk. Langkah yang strategis dan ampuh dalam meminimalisasi adanya anomali data kependudukan.
Untuk itu Kakanwil menghimbau agar seluruh jajaran mengambil beberapa langkah, diantaranya melakukan rekapitulasi data WBP yang masih aktif pada tanggal 14 Februari 2024 untuk dilaporkan sebagai Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) paling lambat tanggal 23 Juni 2023.
"Dan WBP yang masuk setelah tanggal 23 Juni 2023 dilaporkan sebagai Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) pada kepada KPUD serta Direktorat Pemasyarakatan melalui Divisi Pemasyarakatan," tandasnya.
Sementara itu, Direktur Teknologi Informasi dan Kerjasama Dodot Adikoeswanto mengatakan bahwa pemutakhiran data memang harus disampaikan secara berkelanjutan. Mengingat ini adalah kegiatan lima tahun sekali. "Pemutakhiran dilakukan untuk peningkatan layanan," katanya.
Nantinya warga binaan diupayakan untuk mendapatkan NIK dan KTP Elektronik. "Ini bukan sekedar untuk kebutuhan pemilu saja, tapi lebih luas lagi, dimana pasti akan diperlukan adanya NIK tersebut," ujar Dodot.
Koordinasi dengan instansi terkait sangat diperlukan, khususnya oleh kantor wilayah dengan Dispendukcapil provinsi. "Dengan koordinasi yang baik maka satker di jajaran Kemenkumham Jatim akan semakin mudah, baik itu singkronisasi maupun perekaman data WBP oleh Dispendukcapil setempat," urai Dodot. (*)
