KETIK, PACITAN – Debat Publik kedua antar Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Pacitan 2024-2029 yang digelar di Gedung Gasibu Swadaya, Minggu, 3 November 2024, malam, berakhir tanpa kejutan.
Harapan masyarakat Pacitan untuk menyaksikan debat panas antar kedua Paslon, ternyata tidak terjadi.
Alih-alih adu argumen sengit, kedua paslon cenderung hanya mempresentasikan program masing-masing dengan nada datar pun minim antusiasme.
Awalnya, banyak yang memprediksi bahwa debat kali kedua ini akan menjadi ajang bagi paslon untuk saling mengkritik dan mempertahankan visi misi mereka, namun yang terjadi justru sebaliknya.
Suasana debat pun terasa hambar, bahkan membosankan, akibat gaya penyampaian yang cenderung mirip paparan formal tanpa percikan argumen.
Paslon 02 sebenarnya memiliki beberapa isu yang berpotensi mengundang perdebatan. Misalnya, mereka menyinggung Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) yang mereka banggakan. Namun, banyak masyarakat menilai PLUT kini tidak lebih dari sekadar monumen tanpa fungsi jelas.
Paslon 01, Ronny pun terlihat tidak antusias, dan justru berkali-kali sepakat dengan penyampaian Paslon 02, Aji.
Demikian pula saat paslon 02 mengangkat prestasi infrastruktur jalan pedesaan, paslon 01 hanya merespons dengan nada defensif.
Ketua DPRD Pacitan, Arif Setyo Budi, mengakui bahwa debat malam ini membosankan, seolah hanya seperti orang pidato yang memaparkan program.
Sebagai wakil rakyat, Arif mengaku kecewa.
Namun, sebagai tim sukses Paslon 02, tokoh yang terkenal dengan sebutan ASB merasa bersyukur bahwa Paslon 01 tampil dalam debat dengan banyak persetujuan untuk berjalan bersama.
Padahal ASB sebelumnya merasa khawatir, sebagai petahana pasti akan diserang habis-habisan.
"Alhamdulillah Pak Ronny tetap tenang," ungkap ASB di area debat dengan lega.
Debat publik yang diharapkan menjadi ajang perdebatan substansial akhirnya hanya menjadi ajang presentasi program dengan suasana dingin.
Bagi sebagian masyarakat Pacitan, ini adalah kesempatan yang hilang untuk mengenal paslon lebih dalam dan menilai kapasitas mereka dalam merespon tantangan yang akan dihadapi daerah ke depan. (*)
