KETIK, LUMAJANG – Setelah 437 tenaga honorer yang tidak masuk dalam data base BKN diputus kontrak oleh Pemkab Lumajang, pada hari Kamis (13/2) kemarin jumlah itu bertambah 46 orang lagi.
Kepastian tambahan tenaga honorer yang diberhentikan ini disampaikan oleh Sekda Lumajang Drs. Agus Triono setelah menggelar rapat seharian dengan Kepala OPD di Kabupaten Lumajang.
"46 orang yang baru diberhentikan ini adalah mereka yang tidak lolos seleksi dan sesuai dengan aturan mereka harus putus kontrak," kata Sekda Lumajang Agus Triono.
Dalam kesempatan yang sama Agus Triono menjelaskan, penghentian kontrak dengan tenaga honorer ini bukan hanya terjadi di Kabupaten Lumajang dan tidak ada hubungannya dengan Pilkada dan bupati terpilih.
"Ini sebenarnya sudah lama, tapi kemarin dipertegas dengan surat keputusan dari Menpan RB yang mengharuskan langkah ini diambil. Kalau kami sebenarnya ingin mempertahankan mereka semua, tapi karena aturan, maka langkah ini memang harus kami ambil," kata Agus Triyono.
Dijelaskan, terkait dengan gaji tenaga honorer ini, untuk yang diberhentikan pada bulan januari, maka gaji bulan januari tetap akan diberikan. Termasuk yang diputus kontrak pada bulan Februari, untuk gaji bulan februari juga akan tetap dibayar.
"Sesuai dengan kesepakatan dengan Komisi A DPRD Lumajang, bagi mereka yang bekerja sampai bulan Februari, gajinya tetap akan diberikan," jelas Sekda Lumajang.
Sekda Lumajang juga menjelaskan, selain yang sudah diberhentikan saat ini, kemungkinan masih akan ada lagi proses pemberhentian pada bulan april mendatang.
"Kemungkinan ada lagi pada bulan april mendatang, mereka yang tidak lulus pada seleksi saat ini," jelas Sekda kemudian.
