KETIK, CILACAP – Dalam rangka mensukseskan Program Presiden dan Wakil Presiden 2025, Badan Komunikasi Nasional Desa se-Indonesia (BKNDI) Wilayah Jawa Tengah mendistribusikan program makan bergizi gelombang VI, VII dan VIII ke SMPN 2 Cilacap 764 porsi, SMP Purnama Cilacap 250 porsi dan SD Muhammadiyah 1 Cilacap 348, Selasa 25 Februari 2025.
Ketua Umum Badan Komunikasi Nasional Desa se-Indonesia (BKNDI), Isra A Sanaky mengaku, pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari BKNDI Kabupaten Cilacap adalah mandiri, berasal dari CSR dan pengusaha yang tergabung di BKNDI.
"Kita punya kurang lebih 1.000 pengusaha dan kita penganggarannya dari pengusaha, CSR, tidak membebankan APBN maupun APBD. Tapi kalau program ini dikasih ke kami, kami dari BKNDI akan kelola lebih profesional," ujar Isra saat ditemui usai peluncuran program makan bergizi di SMP Negeri 2 Cilacap.
Isra mengaku BKNDI mendapat dukungan dan penilaian dari Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga negara karena dinilai membantu pemerintahan.
Pihaknya mengklaim telah mengunjungi 30 dapur umum di Kabupaten Cilacap dan Banyumas yang siap untuk meng cover program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Siswa SMPN 2 Cilacap menikmati Makan Bergizi dari BKNDI Korwil Jateng. ( Foto:Nani Eko/ketik.co.id)
"Dan seremonial ini sebenarnya tujuannya untuk sosialisasi MBG supaya stakeholder melaksanakan, biar tahu sisi manfaatnya dari MBG itu seperti apa, dan bagaimana cara kombinasinya, kemudian bagaimana cara pengelolaannya," kata Isra.
Diketahui, program Makan Bergizi Gratis (MBG) mandiri ini, dijalankan oleh BKNDI Korwil Jawa Tengah yang diketuai Nuradi, dengan menyasar 9 sekolah tingkat SD maupun SMP di tiga Kecamatan, Kecamatan Kawunganten, Bantarsari dan Gandrungmangu, sedang di Cilacap sebagai penerima program MBG tersebut adalah SMPN 2 Cilacap, SMP PURNAMA 2 Cilacap, dan SD Muhammadiyah 01 Cilacap.
"Kebetulan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini ada 3 skema yaitu dari APBD, APBN dan mandiri. Dan kita BKNDI melaksanakan skema mandiri," kata Isra.
"Keinginan kita nanti semua sekolah kita garap yang tidak mendapatkan MBG. Kalau ada sekolah yang sudah dapat program ini dan rutinitas, kita nggak masuk kesitu. Kita lihat sekolah yang tidak mendapatkan dan itu kebanyakan di desa-desa," lanjutnya.
Adapun sekolah yang belum mendapat program MBG dari pemerintah, ungkap Isra bisa mengajukan ke BKNDI. "Kita punya koordinator di setiap Kabupaten, Kecamatan, hingga desa. Nanti sekolah bisa mengajukan langsung ke sekretariat," ujarnya.
Isra menegaskan, bahwa siapapun bisa melaksanakan program MBG dari pemerintah ini, asalkan lembaga ini resmi dan diakui oleh negara, seperti BKNDI. "Kita ini resmi, dan kalau sudah dapat dukungan dari pemerintah ya kita laksanakan. Kecuali lembaga-lembaga liar yang tidak tahu arahnya kemana," jelasnya.
Sementara terkait anggaran MBG per porsi, BKNDI sendiri menyesuaikan dengan kondisi wilayah dan standar dari pemerintah.
Sementara itu BKNDI melaksanakan skema mandiri dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini, namun Isra berharap skema baik dari APBD maupun APBN nantinya juga bisa dikelola oleh BKNDI.
"MBG ini program yang luar biasa ya, tidak hanya melihat dari sisi temanya saja, tapi di luar itu dari sisi pemberdayaan juga bagus, seperti memberdayakan tenaga kerja, UMKM, Petani dan lainnya," pungkasnya.
Di lain tempat, Kepala Sekolah SMPN 2 Cilacap Marjoko menyampaikan pihaknya sangat mendukung Program Makan Bergizi dari pemerintah maupun BKNDI.
"Kami berharap dengan Makan Bergizi Gratis ke depan para siswa semakin sehat, kondisi gizinya semakin meningkat yang akan berdampak kemampuan daya ingat, konsentrasi dan juga motivasi para siswa sehingga kedepan akan Generasi Emas Indonesia bisa terbangun dari kegiatan-kegiatan di sekolah," tuturnya. (*)
