KETIK, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan peningkatan kesejahteraan masyarakat masih menjadi fokus utama dalam pembangunan Provinsi Jatim di 2023. Terkhusus adalah terkait penanganan kemiskinan ekstrem, pendidikan, pengembangan SDM, serta penurunan angka stunting.
Hal ini juga selaras dengan tujuh prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jatim Tahun 2023. “Tahun ini adalah tahun kelima Nawa Bhakti Satya, yakni 9 program yang ingin kita baktikan untuk memuliakan masyarakat Jatim,” ucap Khofifah saat memimpin Rakor Pemprov Jatim Outlook 2023 bersama seluruh Kepala OPD Pemprov Jatim di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jum’at (6/1).
“Orang itu mulia kalau sejahtera dan terdidik, maka pendidikan dan kesejahteraan termasuk di dalamnya pengentasan kemiskinan ekstrem tetap harus jadi PR serius kita tahun ini,” tambah Khofifah.
Khofifah mengatakan, di RKPD 2023 prioritas pembangunan Jatim dijabarkan dalam 7 hal. Pertama, pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata. Kedua, penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur.
Ketiga, Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan, serta pengentasan kemiskinan. Keempat, Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal. Kelima, Peningkatan Kemandirian Pangan, dan Pengelolaan Sumber Daya Energi.
“Kemudian yang keenam yakni peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan Hidup. Serta ketujuh Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur,” urai Gubernur perempuan pertama yang dimiliki Jatim tersebut.
Rakor Pemprov Jatim Outlook 2023 dihadiri Gubernur Jatim bersama seluruh Kepala OPD di Gedung Negara Grahadi (6/1). (Foto: Humas Pemprov Jatim)
Terkait permasalahan kemiskinan ekstrem, Khofifah meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Jatim melakukan pemetaan detail desa yang masuk kategori kemiskinan ekstrem, kemudian desa maju, dan berkembang.
“Tolong betul-betul dicek kalau bisa sesegera mungkin menggelar rakor bersama bupati/walikota untuk bisa menyisir desa mandiri, kategori desa maju, berkembang, termasuk desa dengan kemiskinan ekstrem. Kalau perlu kita mengundang Pak Menteri Desa PDT sekaligus peluncuran pencairan dana desa karena percepatan penyaluran dana desa ini sangat penting,” tegas Khofifah.
Mantan Menteri Sosial itu menambahkan, penurunan kemiskinan menjadi salah satu hal penting untuk menjadikan masyarakat bermartabat dan memuliakan masyarakat. Memuliakan masyarakat ini salah satunya dengan memastikan masyarakat tinggal di rumah tinggal layak huni (rutilahu).
Lebih lanjut, secara khusus Khofifah meminta kepada para Kepala Bakorwil di Jatim yakni Jember, Madiun, Pamekasan, Bojonegoro dan Malang untuk ikut melakukan identifikasi di wilayahnya masing-masing kaitannya dengan penjangkauan program-program Pemprov Jatim. Seperti Rutilahu, pengentasan kemiskinan ekstrem, hingga masalah stunting dan pernikahan usia dini.
“Hal-hal sederhana ini yang menjadikan masyarakat mulia hidupnya. Jadi Kepala Bakorwil harus rajin blusukan. Soal stunting ini juga saya minta Kepala Bakorwil melakukan penjangkauan untuk penurunan stunting di masing-masing daerah bila angka stuntingnya masih tinggi,” katanya.
“Tugas Bakorwil untuk penjangkauan kewilayahan akan mempercepat seluruh ikhtiar mewujudkan Nawa Bhakti Satya,” pungkas Khofifah dilansir dari rilis resmi Pemprov Jatim. (*)
