KETIK, MADIUN – Besaran Upah Minimum kota/kabupaten (UMK) Madiun tahun 2024 diusulkan naik tipis sebesar 3,84 persen atau setara dengan Rp 84.060. Hal itu terungkap saat Wali Kota Madiun Maidi dan Ketua DPRD Andi Raya Miko Saputra menandatangani usulan UMK tahun depan di ruang 13 Sekretariat daerah (Setda) Kota Madiun.
Penandatangananu sulan besaran UMK Kota Madiun 2024 juga disaksikan dewan pengupahan yang terdiri dari unsur unsur Pemerintah (Dinas Tenaga Kerja), Organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, serta Pakar dari Perguruan Tinggi.
Dengan kenaikan tersebut Upah minimum kota/kabupaten (UMK) Kota Madiun tahun depan menjadi Rp 2.274.276,87 dari tahun ini sebesar Rp 2.190.216,37.
“Usulan ini akan dikirim ke Gubernur Jatim. Hasil dari dewan pengupahan kota sudah bagus setiap tahun UMK kita naik,” tambah wali kota Maidi
Maidi menambahkan kenaikan UMK tahun depan relatif bagus. Sebab Pemkot Madiun, terus berupaya menekan inflasi untuk mengendalikan harga agar tak melambung tinggi kenaikan UMK tersebut tak membebani pengusaha maupun pekerja selaku penerima upah.
“Baik pengusaha dan pekerja harus balance. Hak dan kewajibannya harus sama-sama dilakukan untuk kemajuan bersama. Kalau kebutuhan pokok naik kita (Pemkot) beri subsidi mulai beras, minyak goreng, telur dan gula. Sehingga ini tidak akan jadi gejolak,” tambahnya
Wali kota menyebut, usulan ini akan dikirimkan ke Provinsi Jawa Timur untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
“Pengusaha harus menerima, pekerja harus menerima. Maka kita ambil jalan tengah, tinggal nanti kita menunggu keputusannya,”tegasnya
Usulan terkait besaran UMK maksimal disampaikan Jumat (24/11) ke Provinsi Jawa Timur. Perhitungan UMK juga harus taat pada PP 51 2023 yang merupakan perubahan dari PP 36 tahun 2022. (*)
