KETIK, JAKARTA – Partai Golkar menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Tahun 2025 pasca kinerja Menteri Energi Sumber Daya Miniral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang juga Ketua Umum Partai usai menjadi sorotan publik, karena kelangkaan gas elpiji 3 kg, serta isu resuffle kabinet terhadap para menteri ndablek yang tidak bekerja untuk rakyat.
Rakernas digelar di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, pada Sabtu 8 Februari 2025. Rakernas tersebut dihadiri Ketua DPD Partai Golkar Tingkat Provinsi Seluruh Indonesia
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan tujuan utama Rakernas Partai Golkar 2025 yang diadakan untuk menerjemahkan hasil-hasil keputusan Musyawarah Nasional (Munas) Agustus lalu ke dalam bentuk program yang akan disusun lebih lanjut di tingkat provinsi.
"Yang kedua, menegaskan kembali dalam forum Rakernas ini bahwa positioning Partai Golkar menjalankan keputusan Munas," kata Bahlil saat jumpa pers seusai membuka Rakernas 2025.
Salah satu keputusan penting dalam Munas, kata Bahlil, adalah posisi strategis Golkar sebagai kekuatan utama dalam mendukung pemerintahan. Baik dalam Asta Cita yang menjadi empat prioritas utama maupun di aspek-aspek yang lain.
Karena itu, ia menegaskan, bahwa partainya tegak lurus mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran).
"Sebagai partai pendukung pemerintah, sudah menjadi kewajiban kita untuk memastikan keberhasilan pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Kita akan mengerahkan seluruh sumber daya, baik dari anggota kabinet, 102 anggota DPR RI, hingga kader di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota," ujar Bahlil.
Ia menambahkan bahwa kesuksesan pemerintahan ini juga mencerminkan keberhasilan Partai Golkar. Oleh karena itu, Golkar harus berperan aktif dalam setiap kebijakan strategis pemerintah.
Bahlil menegaskan, Golkar tidak akan hanya menjadi sekadar pendukung di atas kertas. Jika ada kekurangan dalam pemerintahan, maka Golkar turut bertanggung jawab dan harus mengambil peran dalam mencari solusi.
"Kalau ada yang kurang dalam pemerintahan, itu juga menjadi kekurangan kita. Maka, sebagai konsekuensi dari keputusan Munas, kita wajib mendukung pemerintahan ini sampai selesai," tegasnya.
Ia juga mengingatkan para kader agar tidak hanya berbicara tanpa tindakan nyata. Dukungan kepada pemerintah harus diwujudkan melalui kerja konkret di lapangan.
"Dukungan kita kepada pemerintahan tidak bisa hanya sebatas kata-kata. Kita harus menjadi lokomotif dalam menjalankan program-program pemerintah. Jika ada masalah, kita harus ambil peran, bukan malah menghindar," kata Bahlil.
Bahlil menilai Golkar harus menjadi partai yang sejalan antara perkataan dan tindakan. "Golkar harus mencerminkan keselarasan antara ucapan dan perbuatan. Kita harus benar-benar hadir dalam mendukung pemerintahan ini," katanya.
Selain itu, Bahlil juga menyoroti rencana Partai Golkar untuk melakukan reformulasi dalam sistem politik yang lebih baik.
Menurutnya, sistem tersebut haruslah memiliki biaya yang efisien, melibatkan masyarakat luas, dan tetap menjaga nilai-nilai demokrasi yang ada.
"Golkar akan memikirkan tentang bagaimana kami membuat reformulasi mekanisme sistem politik ke depan yang baik, yang costnya tidak mahal, tapi juga melibatkan masyarakat dan tidak mengurangi substansi daripada nilai-nilai demokrasi itu sendiri," pungkasnya. ***
