KETIK, SURABAYA – Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fathoni menggelar reses untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait berbagai permasalahan yang dihadapi. Salah satunya adalah masalah sertifikasi tanah yang masih menjadi keluhan warga.
Reses yang digelar di Kecamatan Sawahan Surabaya ini dihadiri ratusan warga yang berharap mendapatkan solusi atas kuota sertifikasi tanah yang menurut mereka kurang memenuhi.
Tokoh masyarakat Sawahan Setyo Nugroho menyampaikan bahwa Kecamatan Sawahan Surabaya merupakan salah satu daerah di kota Surabaya yang penduduknya padat.
Setyom menyebut dahulu sempat ada program PTSL di beberapa Kelurahan. Warga memanfaatkan momen tersebut untuk mensertifikatkan rumah yang dimiliki, namun kuotanya memang tidak sebanding dengan jumlah pemohonnya.
“Kami berharap program PTSL diadakan lagi, dan diperbanyak kuotanya, agar warga bisa memanfaatkan program tersebut, apalagi ada isu di media sosial bahwa Petok D akan dianggap tidak berlaku lagi ditahun 2026,” ujarnya.
Setyo menambahkan, ada beberapa dokumen warga yang mengurus program PTSL namun belum selesai karena ada beberapa kendala seperti dokumen hak waris dan lain sebagainya.
Arif Fathoni foto bersama dengan masyarakat yang hadir pada Masa Reses di Kecamatan Sawahan Surabaya. (Foto: Tim Arif Fathoni)
Setyo berharap segera dikembalikan ke pemiliknya, mengingat waktu itu beberapa dokumen dikumpulkan secara kolektif kepada koordinator yang mengurus.
“Warga yang sertifikatnya belum jadi, khawatir dokumen yang telah diserahkan disalahgunakan untuk kepentingan lain, mengingat ada praktek mafia tanah dan praktek pinjaman online yang meresahkan masyarakat,"paparnya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fathoni mengatakan, program PTSL yang ditanda tangani melalui SKB 3 Mentri dan diperkuat dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 tahun 2018 merupakan ikhtiar Pemerintah untuk memberikan kepastian hukum kepada warga atas tanah yang dimiliki secara cuma-cuma.
“Program PTSL adalah jawaban atas keresahan masyarakat yang mengurus dokumen pertanahan lama dan berbiaya tinggi, sehingga Pemerintah meluncurkan program ini, agar beban masyarakat menjadi ringan, ” ungkapnya.
Terkait dengan usulan agar kuota program PTSL di perluas, Toni mengatakan karena itu program Pemerintah pusat, maka pihaknya akan menyampaikan harapan warga tersebut ke Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir yang juga mewakili daerah pemilihan Surabaya dan Sidoarjo dan juga Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI Sarmudji yang merupakan politisi kelahiran Surabaya.
“Alhamdulillah Menteri ATR BPN adalah salah satu kader terbaik Partai Golkar Gus Nusron Wahid, mudah-mudahan Pak Adies dan Pak Sarmudji pas ketemu bisa mendorong keinginan warga Sawahan ini, sehingga warga Surabaya bisa mendapatkan kesesuain antara data fisik dengan data juridis atas tanah yang dimilikinya,” pungkas Arif Fathoni. (*)
