KETIK, MALANG – Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang terplih, Wahyu Hidayat - Ali Mutohirin memiliki 5 program unggulan yang diagungkan pada kampanye Pilkada 2024. Salah satunya anggaran Rp 50 juta per rahun untuk tiap RT.
Wali Kota Malang Terpilih, Wahyu Hidayat menjelaskan, bahwa program tersebut belum dapat direalisasikan tahun 2025. Menurutnya akan ada evaluasi termasuk proses pembuatan Peraturan Wali Kota Malang (Perwali).
"Program Rp 50 juta per tahun untuk RT itu yang belum, nanti ada evaluasi. Itu ada tahapannya, harus kita buat Perwalinya dulu. Kami sosialisasikan, baru nanti direalisasi di tahun selanjutnya. Insya Allah bisa di 2026," ujarnya, Senin 10 Februari 2025.
Kendati ada efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, Wahyu optimis bahwa kelima program unggulannya itu tidak terkendala. Terlebih terdapat beberapa pogram yang sudah masuk dalam APBD.
"Memang ketua RT ada banyak yang menanyakan itu. Tapi mekanismenya kemarin dengan sistemnya aman, harus ada tahapannya itu tadi," katanya.
Ia menyebutkan bahwa keempat program sudah masuk dalam APBD ketika menjabat Pj Wali Kota Malang. Sedangkan anggaran Rp 50 juta untuk setiap RT baru didapat ketika menyerap aspirasi masyarakat.
"Kalau yang 4 lainnya kan sudah ada pada saat saya jadi Pj jadi bisa dilanjutkan. Kalau satu itu memang baru saya dapatkan karena menyerap aspirasi masyarakat pada saat kampanye ataupun saat saya jadi Pj," kata mantan Sekda Kabupaten Malang ini.
Wahyu dan Ali akan dilantik bersama kepala daerah terpilih serentak pada 20 Februari Februari 2025 mendatang. Dilanjutkan pada 21 Februari 2025 retreat kepala daerah di Magelang.
"Apalagi besok, saat retreat itu kami akan diberikan penjelasan lebih lanjut oleh Bapak Presiden, Bu Menteri Keuangan dan Pak Mendagri terkait dengan Inpres 1/2025. Nanti akan dijelaskan lebih detail oleh beliau," jelas Wahyu.
Meskipun masih harus mempelajari Inpres 1/2025, namun Wahyu akan melihat dan menyesuaikan prioritas dari kegiatan yang ada. Ia memastikan bahwa beberapa janji politiknya sudah masuk dalam APBD 2025.
"Kalau pemerintah sudah membuat suatu aturan, tentu pertimbangan lain terkait dengan karawanan itu pasti diantisipasi. Kami kemarin sudah konsultasi, dengan nilai yang tidak terlalu signifikan menurut saya, kami bisa menjalankan roda pemerintahan dengan baik," tutupnya. (*)
