KETIK, MALUKU UTARA – Forum Peduli Masyarakat Maluku Utara (FPM-MU) menemui Komisi I DPRD Provinsi Maluku Utara, Kamis (7/9/2023). Agendanya adalah Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait seleksi penerimaan CPNS dan TNI-Polri di wilayah tersebut.
FPM-MU mengusulkan agar kuota penerimaan CPNS dan TNI-POLRI di Maluku Utara (Malut) diprioritaskan untuk putra-putri daerah dengan persentase 90 persen. Tujuannya untuk membantu kemajuan daerah dan menghindari marginalisasi anak-anak Maluku Utara.
Sekretaris Umum FPM-MU, M Chaisar Efendi mengatakan, RDP dengan Komisi I DPRD Provinsi Maluku Utara merupakan tindak lanjut dari petisi yang dilakukan FPM-MU sebelumnya. Ia kecewa karena RDP tidak dihadiri secara lengkap oleh anggota komisi I terutama ketua Komisi Rahmi Husen.
“Kami hadir di sini bukan hanya berbicara kota Ternate, Tidore, Makian atau suku yang lain, tapi kami hadir menyuarakan nasib anak-anak Maluku Utara,” ujar Chaisar kepada awak media.
FPM-MU, kata Chaisar, ingin membantu negara dalam hal ini kemajuan daerah dengan memprioritaskan putra-putri daerah. Ia yakin anggota DPRD masing-masing fraksi bisa memahami apa yang menjadi poin tuntutan mereka.
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Maluku Utara yang hadir dalam RDP memberikan apresiasi kepada FPM-MU atas aspirasi yang disampaikan. Mereka berjanji akan mengambil langkah-langkah untuk mengawal dan menindaklanjuti aspirasi tersebut.
Salah satu langkah yang diusulkan adalah membentuk panitia kerja (panja) untuk membahas masalah kuota penerimaan CPNS dan TNI-Polri di Maluku Utara. Bahkan, ada usulan untuk melahirkan peraturan daerah (perda) terkait hal ini.
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Maluku Utara dari Fraksi Berkarya, Zainal Samad, mengatakan bahwa kuota penerimaan CPNS dan TNI-POLRI merupakan hal penting yang kurang dipikirkan oleh banyak masyarakat di daerah. Ia menilai FPM-MU masih punya kepedulian dalam mengawal masalah ini.
"Di tengah eksploitasi tambang di Maluku Utara, bahkan tenaga kerja yang mungkin lebih banyak dari luar daerah, sudah tentu hal ini patut disayangkan. Dimana putra-putri kita bisa termarjinalkan, nah Komisi I akan selalu bersama FPM-MU dalam hal semacam ini," ucap Zainal.
Zainal juga mengatakan bahwa Komisi I akan terus mengawal aspirasi yang disodorkan FPM-MU dan akan dibahas dalam rapat paripurna mendatang. Ia berharap perubahan nyata ini akan lebih mudah ketika pemerintahan telah berganti.
“Harapan saya pemerintah cepat berganti, supaya apa yang disuarakan FPM-MU cepat terealisasi,” kata Zainal.(*)
