KETIK, MALANG – Sebuah fenomena menarik terjadi di Kota Malang ketika 17 perwakilan suku di Indonesia, yang tersebar di wilayah Malang Raya berkumpul pada Jumat (1/9/2023). Pertemuan tersebut membahas strategi pencegahan potensi konflik yang mungkin timbul di Kota Malang.
Ade Syarif Hidayat selaku Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Malang menjadi inisiator pertemuan tersebut. Menurutnya, terbentuknya FPK sebagai arahan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menjaring aspirasi yang kemudian disampaikan kepada Gubernur.
Aspirasi yang terkumpul akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan. Melalui pembauran kebangsaan, diharapkan tercipta integrasi antar masyarakat melalui interaksi sosial.
"Kami menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan. Kemudian merumuskan rekomendasi kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan," jelas perwakilan dari Suku Sunda itu.
FPK pernah menangani kasus pengeroyokan mahasiswa Universitas Tribhuwana Tunggadewi (Unitri) yang sempat ramai. Pasalnya kasus tersebut melibatkan dua kelompok mahasiswa dari daerah Atambua dan Sumba.
"FPK ada perwakilan dari masing-masing suku itu. Kita ajak tokoh-tokoh untuk mediasi dan musyawarah. Kemudian kita lapor ke Wakil Wali Kota Malang sebagai dewan pembina. Pada saat itu langsung mengadakan rapat koordinasi di Balai Kota. Puncaknya pada 18 Juli 2023 dari Indonesia Timur mengadakan deklarasi Indonesia damai tepatnya di Karanglo," tuturnya.
Waki Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko turut hadir dan menekankan karakter warga Kota Malang yang cinta damai. Terlebih mendekati Pemilu serentak 2024 dibutuhkan komitmen dalam menjaga kesatuan dan persatuan.
"Kita harus menjaga Kota Malang bersama-sama untuk kepentingan kita semua. Apalagi untuk sukses acara nasional yaitu Pemilu di tahun 2024 mendatang. Budaya, kebiasaan, karakter warga Kota Malang bisa sambung dengan warga yang datang dari seluruh Indonesia," paparnya.(*)
