KETIK, BONDOWOSO – Wakil Ketua Majelis Syariah Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Timur, KH Imam Thahir menyebut, beredarnya surat tugas kepada Ra Hamid dan Ra As'ad cacat prosedural.
"Jika benar ditandatangani oleh ketua DPC PPP Bondowoso maka jelas itu menyalahi kewenangan DPP dan pasti akan ditegur oleh DPP," kata Imam Thahir pada Jumat, (16/08/2024).
Menurutnya, ranah Dewan Pimpinan Cabang sebatas mengusulkan. Sedangkan yang berwenang menerbitkan rekomendasi dan surat keputusan adalah Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
"Jika DPC meluncurkan surat seperti itu, bisa dikatakan itu surat cinta saja dan itu tidak memenuhi legalitas formal organisasi maupun AD/ART partai,” jelasnya.
Secara organisatoris, lanjut KH Imam Thahir, surat yang beredar itu sudah salah besar. Jika memang benar bahwa ketua DPC yang menandatangani surat itu, maka harus dicabut karena surat itu tidak memiliki legalitas sah.
"Siapa juga yang mau menerima surat yang tidak sah dan cacat. Itu kan bodoh yang menerima. Nah, terus KPU mana yang mau nerima itu," ucapnya.
Lanjut Imam Thahir, rekomendasi sah yang diterima KPU itu, sesuai atuaran ada surat rekomendasi dan surat keputusan yang keduanya diterbitkan oleh DPP dan biasanya ada kode khusus.
"Surat rekom saja tidak diterima oleh KPU. Harus SK terhadap rekom yang didalamnya ada menyebut nama dan ada SK terhadap surat rekom itu," jelasnya.
Masih Imam Thahir, diduga terbitnya surat itu dibuat oleh oknum yang sangat menggebu mendukung salah satu paslon. Namun, itu salah dan melanggar peraturan organisasi juga ADART partai.
"Ya biasa lah dalam rangka kontestasi itu ada persaingan dan bertanding. Namun, prinsip-prinsip persatuan sebagai putra Bondowoso itu harus dijunjung tinggi dan jadikanlah sebagai marwah tertinggi dari hanya sekedar kontestasi," pungkasnya. (*)
