Cagub Sumsel Debat Soal Pelabuhan Tanjung Carat, Solusi Dongkrak Perekonomian Kah?

KETIK, PALEMBANG – Pada sesi tanya jawab di Debat Publik Pertama Pemilihan Kepala Daerah Sumatera Selatan (Pilkada Sumsel) yang berlangsung pada Senin malam, 28 Oktober 2024, para calon gubernur memperdebatkan pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat di Kabupaten Banyuasin.

Proyek yang digadang-gadang akan menjadi pelabuhan internasional pertama di Sumsel ini menjadi sorotan kala ketiga calon gubernur Sumsel saling tuding karena pembangunannya yang terbilang lama.

Diketahui, Pelabuhan Tanjung Carat merupakan proyek yang telah dicetuskan sejak era Reformasi dan ramai digaungkan pada masa pemerintahan Syahrial Oesman (Gubernur Sumsel periode 2003-2008). Pelabuhan Tanjung Carat pun telah masuk dalam daftar proyek Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI yang rencananya dibangun pada tahun 2021 lalu dengan nama Pelabuhan Palembang Baru.

Menhub RI saat itu, Budi Karya Sumadi menegaskan bahwa masuknya Pelabuhan Tanjung Carat ke dalam daftar proyek Kemenhub RI adalah atas dasar permintaan Presiden Joko Widodo yang meminta pembangunan pelabuhan berstandar internasional di Sumsel segera dirampungkan.

Maka, Kemenhub RI bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel melakukan peninjauan lokasi pada 21 Februari 2021. Melansir laman resmi Kemenhub RI, Budi menilai titik lokasi pembangunan Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat sudah dinyatakan layak karena telah memenuhi tiga kriteria.

Pertama, lokasi pembangunan memiliki kedalaman air yang cukup yaitu sekitar 12-18 meter, sehingga bisa disinggahi kapal-kapal berukuran besar.

Kedua, lokasi daerahnya cukup terjangkau. Tanjung Carat adalah sebuah tanjung kecil yang menjadi muara Sungai Musi. Hal ini mempermudah lalu lintas kapal-kapal lokal yang hendak berlabuh ke pelabuhan internasional tersebut.

Ketiga, ketersediaan tanah atau lahan. Lahan yang direncanakan akan dibangun pelabuhan itu memiliki luas sebesar 1.330 hektare dan digadang-gadang siap untuk dilakukan pembangunan.

Akan tetapi, sampai akhir tahun 2024, pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat tak kunjung dimulai. Hal ini yang menjadi alasan kuat para calon gubernur Sumsel berdebat soal proyek ambisius senilai Rp5 triliun itu.

Infrastruktur terintegrasi

Pertengkaran ini bermula saat calon gubernur nomor urut 02, Eddy Santana Putra bertanya kepada calon gubernur nomor urut 01, Herman Deru mengenai misi Herman Deru untuk membangun infrastruktur yang terintegrasi. Menurut Eddy, misi tersebut kurang jelas orientasinya seperti apa.

Lalu, Herman Deru menjawab bahwa infrastruktur terintegrasi adalah upaya membangun konektivitas antarkabupaten dan antarkota yang diprioritaskan untuk menghubungkan antara produsen dan konsumen.

Deru kemudian menyebutkan, pembangunan jalan dari Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) menuju Lubuklinggau-Musi Rawas-Musi Rawas Utara adalah salah satu contoh penerapan infrastruktur terintegrasi yang diresmikan pada tahun 2023, tepat menjelang akhir masa pemerintahan Herman Deru.

Merasa tak puas dengan jawaban Deru, Eddy menangkis pernyataan tersebut dengan menilai bahwa jika infrastruktur terintegrasi didefinisikan seperti itu, maka seharusnya pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat adalah prioritas utama.

Sebab, untuk menjalin ikatan harmonis antara produsen dan konsumen tidak cukup hanya dengan menghubungkan daerah-daerah lokal saja. Eddy menilai, pemasaran produk-produk lokal harus disertai infrastruktur yang terkoneksi langsung dengan konsumen di pelbagai daerah, termasuk luar negeri.

Eddy pun menggelontorkan pertanyaan serupa ke calon gubernur nomor urut 03, Mawardi Yahya. Dalam pertanyaannya, Eddy meminta Mawardi untuk menjelaskan cara membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di Sumsel.

Dengan sigap, Mawardi merespon pertanyaan tersebut dengan menyinggung pembangunan pelabuhan internasional pertama di Sumsel. Sebab, sumber daya alam (SDA) Sumsel cukup melimpah dan layak untuk diekspor ke luar negeri.

Sedangkan, Pelabuhan Boom Baru di Kota Palembang, menurut Mawardi, tidak memungkinkan karena sudah terlalu padat dan jauh dari laut, sehingga kapal-kapal besar tidak bisa berlabuh karena lalu lintas Sungai Musi yang terlalu dangkal.

“Nah itu (Pelabuhan Tanjung Carat) sudah terbengkalai lebih dari 10 tahun. Dari zaman Pak Syahrial Oesman baru ada pelabuhan antarpulau, tetapi pelabuhan antarnegara belum terlaksana,” terang Mawardi.

“Maka sebab itu, tentunya kita akan melanjutkan program pelabuhan internasional untuk kapal-kapal besar. Tentunya nanti di daerah pelabuhan itu akan tumbuh industri-industri baru,” lanjutnya.

Mawardi pun mengakhiri jawabannya dengan menegaskan bahwa dirinya akan membangun Pelabuhan Tanjung Carat apabila terpilih menjadi Gubernur Sumsel selanjutnya.

Calon Gubernur nomor urut 02, Eddy Santana Putra menilai, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kurang tanggap dalam pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat. (Foto: Wisnu Akbar Prabowo/Ketik.co.id)

Tuding sana-sini

Pernyataan Mawardi di atas pun menjadi awal mula ajang saling tuding antara ketiga calon gubernur itu. Eddy yang berkesempatan untuk menanggapi langsung menyerang dengan mempertanyakan peran Mawardi sebagai Wakil Gubernur Sumsel periode 2018-2023.

Seharusnya, Mawardi punya kuasa untuk membangun Pelabuhan Tanjung Carat tanpa harus menunggu gilirannya menjadi Gubernur Sumsel. Eddy mengaku, pada tahun 2021 saat dia menjadi anggota Komisi V DPR RI, dirinya sudah mengusulkan pencairan dana pembangunan awal Pelabuhan Tanjung Carat senilai Rp1,5 triliun.

Namun, usulan tersebut tidak mendapat angin segar dari Pemerintah Provinsi Sumsel, sehingga pemerintah pusat batal mengalirkan dana pembangunan awal dan menyebabkan proyek pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat perlahan-lahan hilang dari tatapan mata.

Malahan, Eddy dengan terang-terangan membongkar percakapannya dengan Menhub Budi Karya Sumadi mengenai proyek Pelabuhan Tanjung Carat. Dia membeberkan, Menhub telah mendapat jawaban dari Pemerintah Provinsi Sumsel bahwa pembangunan pelabuhan tersebut tidak perlu dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Menhub waktu itu bilang, ‘kata gubernur, ini tidak perlu APBN.’ Artinya gubernur bisa membangun sendiri tanpa APBN. Ada investornya, katanya. Tapi saya pastikan, sampai masa gubernur habis, itu tidak akan terbangun. Nol, Pak. Zonk,” beber Eddy, diikuti sorakan meriah dari para penonton.

Sebagai petahana yang bertarung pada Pilgub Sumsel kali ini, Deru menanggapi uraian yang dijelaskan Eddy soal tidak adanya angin segar dari Pemerintah Provinsi Sumsel. Dalam pembelaannya, Deru menyampaikan progres pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat yang diakui sebagai penemuan baru di masa pemerintahannya.

“Pelabuhan Tanjung Carat adalah penemuan baru di era Herman Deru, karena di sana kita menemukan perairan dengan kedalaman rata-rata 14 meter. Sebelumnya tidak ditemukan. Pak Eddy tadi bertanya bagaimana progresnya. Ya progresnya aman,” ucap Deru menyinggung soal peninjauan lokasi yang dia lakukan pada 2021 lalu.

Deru balik menyerang dengan mengungkit peran Eddy di Komisi V DPR RI. Menurut Deru, Eddy tidak ada niatan untuk mengambil hati Menhub RI agar segera menindaklanjuti pembangunan proyek besar pelabuhan internasional pertama di Sumsel.

“Pak Eddy di Komisi V kok nggak ada mendorong Menhub agar segera ada tindakan? Katanya tadi terhambat ini dan itu. Padahal kalau ada permohonan dari Menhub untuk menyiapkan semuanya (pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat), ya kita siapkan,” tutur sang petahana.

Pernyataan ini lagi-lagi dipatahkan oleh Eddy. Dengan nada tinggi nan tenang Eddy menyampaikan, dia enggan membahas lama-lama perihal anggaran dan upayanya merayu Menhub. Bagi Eddy, semuanya sudah jelas. Bahkan dia menantang Deru untuk mengkonfirmasi langsung kepada Menhub Budi Karya Sumadi.

Calon Gubernur nomor urut 01, Herman Deru dalam pembelaannya menjelaskan bahwa pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat mulai diseriusi pada masa pemerintahannya lalu. (Foto: Wisnu Akbar Prabowo/Ketik.co.id)

Merasa perdebatan semakin panjang dan tidak berujung, Deru akhirnya mengalah dan membenarkan pernyataan Eddy mengenai anggaran pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat yang sampai sekarang belum ada.

Namun, Deru tetap bersikeras bahwa lambatnya pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat di masa pemerintahannya disebabkan adanya proses panjang pembebasan lahan dari Kementerian Kehutanan untuk membangun akses jalan bagi alat-alat berat yang akan bekerja di sana.

“Ya kalau kita berdebat soal dana, memang dananya belum ada,” sampainya dengan nada rendah yang disambut gelak tawa dari penonton.

Pelabuhan Tanjung Carat diyakini mendongkrak perekonomian

Pada akhirnya, perdebatan antara ketiga calon gubernur yang bertarung di Pilkada Sumsel 2024 tersebut mereda. Ketiganya menyepakati bahwa Pelabuhan Tanjung Carat adalah solusi untuk meningkatkan perekonomian daerah.

Baik Deru, Eddy, maupun Mawardi sependapat bahwa Pelabuhan Tanjung Carat adalah proyek pembangunan dengan segudang potensi yang perlu untuk segera direalisasikan.

Sebagai pelabuhan internasional pertama di Sumsel, Pelabuhan Tanjung Carat diproyeksikan menjadi tempat utama kapal-kapal besar berlabuh di kawasan Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel), baik untuk keperluan ekspor maupun impor.

Dalam mendukung operasional Pelabuhan Tanjung Carat, ketiganya sepakat untuk memperbagus akses jalan menuju daerah Sungsang, tempat di mana Tanjung Carat berada. Hal ini dinilai akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumsel. (*)