KETIK, SIDOARJO – Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Porong tengah memelototi sepak terjang delapan kepala desa (Kades) di Kecamatan Porong. Mereka diduga terlibat pertemuan konsolidasi politik untuk pemenangan kandidat calon anggota legislatif (caleg) partai tertentu dalam Pemilu Legislatif 2024. Semua kompak beralasan membahas bantuan keuangan desa (BK).
Informasinya, delapan Kades itu ialah Kades Kebakalan (SN), Kades Kesambi (AK), Kades Lajuk (IS), Kades Kedungboto (AS), Kades Candipari (NH), Kades Pesawahan (PR), Kades Pamotan (MT), dan Kades Wunut (PH). Pertemuan yang diduga sebagai konsolidasi itu berlangsung di KUD Subur Makmur Desa Kesambi, Kecamatan Porong, pada Rabu (18/10/2023).
”Saya dengar yang hadir anggota dewan dari kabupaten dan provinsi,” ungkap seorang sumber yang mengaku tahu pertemuan tersebut. Dia juga melihat caleg-caleg itu mengenakan seragam partai politik. Malah, ada yang tampak membagikan sangu kepada peserta pertemuan. Uangnya merah-merah.
Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (HPPM) Panwascam Porong Ahmad Baihaqi Abdillah mengatakan, pertemuan itu telah menjadi perhatian panwascam. Untuk sementara, mereka mengaku pertemuan itu hanya terkait bantuan keuangan (BK) anggota dewan kepada desa. Pengakuan diterima saat pemanggilan oleh panwas pada Jumat (20/10/2023).
Namun, Panwascam Porong tidak percaya begitu saja pengakuan para Kades tersebut. Sebab, ditemukan bukti-bukti yang berbeda dengan pengakuan mereka saat diklarifikasi panswascam. Ada daftar hadir, foto, dan bukti-bukti lainnya.
”Kami ada bukti daftar hadir dan lain-lainnya,” ungkap Baihaqi.
Dalam bukti itu juga terlihat bahwa yang hadir dalam pertemuan itu adalah dua anggota dewan sekaligus caleg berinisial EF dan KJ serta tim mereka. Selain itu, para Kades, perangkat desa, bahkan anggota badan perwakilan desa (BPD). Mereka bertanda tangan di atas daftar hadir.
Dikonfirmasi soal ini, Ketua Panwascam Porong Ahmad Faiz Al As’ari menjelaskan, delapan Kades itu sudah dipanggil untuk dimintai klarifikasi terkait kehadiran mereka dalam acara yang dihadiri oleh anggota dewan dan caleg berinisial EF dan KJ itu. Keduanya masih menjabat dan siap berkontestasi lagi dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
”Mereka (Kades, red) sudah kami panggil untuk dimintai klarifikasi,” katanya.
Awalnya, delapan Kades dipanggil satu per satu. Namun, mereka minta diklarifikasi secara bersama-sama oleh Panwascam Porong. ”Kami setujui permintaan mereka. Jadi, klarifikasinya secara bersama-sama,” ucapnya.
Bagaimana pengakuan mereka? Menurut Faiz, delapan Kades itu kompak mengaku bahwa kehadiran mereka tidak ada sangkut-pautnya dengan penguatan dan pemantapan tim sukses EF maupun KJ. Mereka bertemu EF karena ingin meminta Bantuan Keuangan (BK) Desa untuk pembangunan di desa masing-masing.
”Berdasar keterangan dari mereka (Kades, red), mereka juga berada di ruangan yang berbeda dengan kegiatan di sebelahnya,” terangnya.
Data yang diperoleh menyebutkan, delapan desa di Kecamata Porong tersebut memang menerima dana bantuan keuangan (BK). Itu terjadi berturut-turut selama 3 tahun.
Pada 2021, Desa Kebakalan menerima BK senilai Rp 100 juta, Kesambi menerima Rp 250 juta, Lajuk (Rp 240 juta), Kedungboto (Rp 100 juta), Pamotan (Rp 100 juta), Candipari (Rp 100 juta), Pesawahan (Rp 450 juta), dan Wunut (Rp 750 juta).
Pada 2022, Desa Kebakalan, Desa Lajuk, dan Desa Candipari tidak menerima dana BK. Tapi, Desa Kesambi menerima Rp 1,3 miliar, Desa Kedungboto Rp 150 juta, Desa Pamotan Rp 225 juta, Desa Pesawahan Rp 250 juta, dan Desa Wunut Rp 231 juta.
Bagaimana tahun anggaran 2023? Desa Kebakalan menerima lagi dana BK Rp 200 juta, Kesambi Rp 200 juta, Lajuk Rp 200 juta, Kedungboto Rp 200 juta, Pamotan Rp 200 juta, Candipari Rp 400 juta, Pesawahan Rp 300 juta, serta Wunut Rp 200 juta. (*)
