KETIK, MOJOKERTO – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar terpesona melihat hasil hutan yang dipamerkan dalam Festival Perhutanan Sosial di Taman Wisata Padusan di Desa Padusan, Kecamatan Pacet, Mojokerto, Selasa (23/5/2023).
Dia juga bangga dengan prioduk hasil hutan yang juga bisa menembus pasar ekspor. ‘’Luar biasa, ini menunjukkan bahwa program pemerintah yang selaras dengan kebutuhan masyarakat benar-benar memberikan hasil yang bisa dibanggakan," ujarnya di sela rangkaian pembukaan Festival Perhutanan Sosial di Taman Wisata Padusan, Desa Padusan, Kecamatan Pacet, Mojokerto.
"Kami mengaplikasikan apa yang diminta Bapak Presiden Jokowi dan mendapat sambutan dari masyarakat, hasilnya luar biasa seperti yang kita lihat saat ini,’’ katanya.
Karena itu, Siti Nurbaya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Asosiasi Pengelola Perhutanan Sosial Indonesia (AP2SI). Bahkan dia menjanjikan akan memfasilitasi Festival Perhutanan Sosial tingkat Nasional di Jakarta tahun depan.
‘’Pokoknya Festival Perhutanan berikutnya harus dilakukan dalam skala lebih besar, secara nasional, di Jakarta. Nanti kami sediakan tempat yang keren juga untuk acaranya,’’ tuturnya disambut tepuk tangan anggota AP2SI dan peserta Festival Perhutanan Sosial.
Menteri LHK juga menuturkan riwayat program perhutanan sosial yang berawal dari sorotan tajam beberapa stakeholder Kementerian LHK, di antara dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia.
Bahkan dalam pertemuan nasional di Lampung yang dihadiri seluruh perwakilan Walhi se Indonesia juga menyuarakan sangat keras mengenai perhutanan sosial.
‘’Kami berterima kasih, Bang Zenzi atas kepedulian teman2 Walhi yang memacu kami merealisasikan program yang kemudian juga menjadi salah satu prioritas Presiden Jokowi,’’ sahutnya sambil menyebut panggilan akrab Zenzi Suhadi, Direktur Eksekutif Walhi yang juga hadir dalam Festival Perhutanan Sosial.
Siti Nurbaya juga menggaris bawahi apa yang disampaikan Ketua Umum AP2SI, Roni Usman, mengenai langkah-langkah yang dilakukan AP2SI sehingga bisa menghasilkan produk hasil hutan yang bisa mendongkrak ekonomi masyarakat sekitar hutan.
Selain itu, dia mencatat apa yang disampaikan Bupati Mojokerto Ikfina Fatmawati yang meminta agar KLHK mencatat nama-nama masyarakat berdasarkan NIK.
Sebab ribuan masyarakat Mojokerto yang juga menggantungkan hidupnya pada hutan. Hampir separo kecamatan di wilayah Kabupaten Mojokerto berupa hutan dan masyarakat disekitar hutan menggantungkan nasibnya pada hutan. (*)
