KETIK, PACITAN – Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Pacitan, Heru Tunggul, mengatakan potensi kenaikan harga tanah di sejumlah wilayah Pacitan dampak adanya proyek Jalan Tol Yogyakarta-Lumajang belum bisa terlihat jelas. Ia menyebut cukup dini untuk dibahas sekarang.
"Untuk harga tanah nanti akan dapat diukur oleh tim appraisal saat sudah pasti akan ada pembebasan lahan untuk pembangunan tol tersebut," ungkapnya, saat dikonfirmasi Ketik.co.id, Selasa (11/6/2024).
Kadis Heru menyebut belum ada informasi resmi terkait harga tanah yang akan ditetapkan. Pasalnya, saat ini trase jalan yang akan dilewati tol juga belum final alias dalam perencanaan.
"Sampai saat ini trase jalan yang akan dilewati juga belum ada. Naik tidaknya tergantung jika ada proses pembelian tanah ada di kawasan tersebut. Cuma, sampai saat ini kita belum tahu dimana yang akan dilewati tol tersebut," bebernya.
Dikhawatirkan pula, apabila informasi tersebut disampaikan terlalu dini, akan menyebabkan dinamika harga tanah di Pacitan tidak terkontrol.
Sementara itu, berdasarkan peta sementara, proyek Tol Yogyakarta-Lumajang diprediksi bakal melintasi 8 kecamatan di Pacitan.
Yakni, Donorojo, Punung, Pringkuku, Pacitan, Kebonagung, Tulakan, Ngadirojo serta Sudimoro.
"Itu hanya peta sementara, dan rencananya akan dibangun tak jauh dari jalur lintas selatan (JLS)," ungkap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pacitan, Suparlan.
Pihaknya juga mengusulkan, adanya titik Exit Tol Yogyakarta-Lumajang juga ada di Pacitan.
Usulan exit tol di Pacitan tersebut digagas, sebagai solusi guna memberikan dampak positif khususnya warga lokal untuk mendongkrak perekonomian. Termasuk juga dapat memicu naiknya harga lahan, dan munculnya sektor bisnis lain.
"Pasti kami minta adanya Exit Tol, sehingga nanti pengendara itu bisa mampir ke Pacitan. Itu kalau tidak ada Exit-nya, berarti mungkin sama seperti yang dikhawatiran warga, bahwa Tol tidak berdampak pada ekonomi sekitar," sergahnya.
Menurutnya, dengan adanya proyek strategis nasional itu, tentu bakal meningkatkan aksesbilitas skala besar. Manfaatnya juga harus terasa dan tak boleh luput dari angan-angan perencanaan.
"Terkait biaya, anggaran keseluruhan berasal dari Kementrian PUPR, baik itu pembebasan lahan dan pembangunan fisiknya," tandasnya.(*)
