KETIK, CILEGON – Pemerintah Kota Cilegon sedang diisukan mengalami defisit anggaran. Bahkan, kas daerah disebut-sebut kosong yang imbasnya honor pegawai non-ASN telat. Namun, itu berbanding terbalik dengan fakta yang terjadi di lapangan.
Ini dikarenakan Pemkot Cilegon bersama DPRD Kota Cilegon justru menggelar rapat gabungan di luar kota. Persisnya di Jakarta yakni di Ballroom Sunlake Waterfront Resort & Convention. Berdasarkan informasi yang diterima ketik.co.id, rapat gabungan tersebut dilaksanakan sejak 11-13 November 2024.
Rapat gabungan tersebut digelar dalam rangka Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kota Cilegon Tahun Anggaran (TA) 2025. Rapat gabungan dihadiri oleh Penjabat Wali Kota Cilegon Nana Supiana, Sekda Kota Cilegon Maman Mauludin, seluruh anggota DPRD Kota Cilegon, dan para pejabat eselon tiga dan pejabat eselon dua di lingkungan Pemkot Cilegon
Dalam rapat tersebut, Pjs Wali Kota Cilegon, Nana Supiana mengatakan, pembahasan R-APBD yang dilakukan secara bersama-sama oleh eksekutif dan legislatif itu adalah sebuah kewajiban konstitusional yang merupakan bagian dari akuntabilitas sebagai penyelenggara pemerintahan.
Rancangan APBD yang disusun untuk tahun anggaran 2025 tersebut telah berpedoman pada dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang telah disepakati bersama pada 6 Agustus 2024.
“Sebagaimana kita ketahui bersama, pembahasan rancangan APBD ini adalah salah satu bagian dari kewajiban konstitusional kita sebagai bentuk akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, untuk memastikan bahwa anggaran yang direncanakan dapat digunakan sebaik-baiknya demi kesejahteraan masyarakat Kota Cilegon,” kata Nana melalui rilis yang diterima ketik.co.id, Selasa 12 November 2024.
Menurut Nana, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cilegon tahun 2025 adalah tahun keempat dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon 2021-2026.
Para pejabat eselon dua dan tiga di lingkungan Pemkot Cilegon menghadiri rapat gabungan. (Foto: Dok. Narsum for Ketik.co.id)
“Dalam pembahasan indikator makro untuk KUA (Kebijakan Umum Anggaran) Tahun Anggaran 2025, kami sampaikan lima indikator utama yang menjadi target antara lain, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dengan target 4,64 – 5 persen, Tingkat Kemiskinan dengan target 3,73 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka dengan target 7 - 7,44 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan target 79,1 poin, dan Indeks Gini dengan target 0,339 poin,” tuturnya.
Dalam hal ini, Nana menekankan untuk mendukung pencapaian target-target tersebut. Dimana, sektor pendapatan daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp 2,1 triliun yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 1,1 triliun dan Pendapatan Transfer sebesar Rp 968 miliar.
“Meskipun terdapat penurunan target pendapatan daerah sekitar Rp 197 miliar dibandingkan tahun 2024, namun hal ini diharapkan tetap dapat menunjang pelaksanaan pembangunan di Kota Cilegon,” ungkapnya.
Nana berharap, melalui pembahasan tersebut dapat bersama-sama merumuskan anggaran yang optimal dan akan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kota Cilegon.
“Tentu saja, pencapaian ini hanya bisa terwujud jika ada konsistensi, profesionalitas, serta kolaborasi yang baik antara eksekutif, legislatif, dan seluruh komponen masyarakat” ucapnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Cilegon, Rizky Khairul Ikhwan menuturkan, bahwa rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari disampaikannya Rancangan APBD pada Sidang Paripurna DPRD Kota Cilegon pada 30 September 2024 lalu dan rapat paripurna pemaparan pandangan fraksi DPRD serta tanggapan Wali Kota pada 21 Oktober 2024.
“Ini menjadi penting bagi kami untuk bagaimana membangun kolaborasi antara DPRD dan Pemerintahan Kota Cilegon dalam menyusun RKPD sebagaimana prioritas dan agenda pembangunan Kota Cilegon tahun 2025 yang menjadi kunci pembangunan dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya,” katanya.
Terpisah, pantauan ketik.co.id, Selasa, 12 November 2024, di salah satu Kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tidak ada satu pun pejabat eselon tiga dan dua di kantor tersebut. Walaupun ada, yaitu Sekretaris Dinasnya yang tidak ikut dikarenakan baru saja keluar dari rumah sakit setelah dirawat selama 5 hari. (*)
