18 SMK di Jatim Terima SK Jadi BLUD

KETIK, SURABAYA – Sebanyak 18 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menerima Surat Keputuan (SK) dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk menjadi Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD). Perubahan ini agar lembaga bisa mengelola keuangannya secara mandiri demi kepentingan pengembangan pendidikan sesuai dengan jurusan yang diunggulkan dan potensial di masing-masing lembaga.

Mengacu pada Keputusan Gubernur Nomor 188/51/KPTS/013/2023 tentang Penetapan SMKN sebagai BLUD menunjuk 18 sekolah. Di antaranya SMKN 1 Banyuwangi, SMKN Kalibaru, SMKN Darul Ulum Banyuwangi, SMKN 1 Lumajang, SMKN 6 Jember, SMKN 1 Pasuruan, SMKN 2 Tuban, SMKN 1 Grati, Pasuruan, SMKN 1 Pungging Mojokerto.

Selanjutnya, SMKN 10 Surabaya, SMKN 2 Batu, SMKN 2 Jiwan, Madiun, SMKN 2 Probolinggo, SMKN 7 Surabaya, SMKN 1 Bendo, Magetan, SMKN 1 Nganjuk, SMKN 1 Gempol, Pasuruan; dan SMKN Rengel Tuban.

"Dengan SK tersebut, SMKN yang ditunjuk bisa membuat layanan usaha yang digunakan untuk pengembangan pendidikan," ucap Kabid SMK Dinas Pendidikan (Dispendik) Jatim Kurniawan Hary Putranto, Minggu (30/4/2023).

Dari 60 lembaga yang mengajukan perubahan BLUD hanya 18 SMK yang disetujui oleh Gubernur Jawa Timur. Berbeda dengan BLUD milik pemprov, manajemen keuangan tetap akan dipantau oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Adapun uang hasil dari pengembangan usaha tidak akan dimasukkan ke kas negara.

Layanan usaha yang dimaksud baik bergerak dibidang jasa ataupun barang. Sekolah dengan izin tersebut diberi keleluasaan untuk mengelola keuangan secara mandiri.

Selama ini, Kurniawan mengaku banyak SMK Negeri di Jatim sebenarnya punya potensi seperti hasil praktik siswa membuat meja atau furnitur. Selain itu, produk makanan bagi jurusan tata boga.

Bahkan sudah ada SMK yang bisa membuat sound system, biasa dipakai untuk acara dangdutan. "Barang barang itu punya nilai ekonomis. Namun selama ini tidak dijadikan peluang mendapat pendapatan," paparnya. 

Ada juga barang praktik yang hanya sekadar dipakai siswa atau sekolah sendiri. Produk makanan, dimakan siswa sendiri. Goalnya, menurut dia belum ada.

Selain memanfaatkan produk keterampilan siswa, sekolah juga diberi keluwesan untuk membuat produk lain. Yang disesuaikan dengan kebutuhan lingkungan. Dengan produk produk yang dijual ini bisa dibuat pamasukan sekolah. Sehingga sekolah bisa mandiri secara ekonomi.

Tak hanya itu, siswa pun bisa terbantu, dengan mungkin mendapatkan keringanan biaya praktik. Karena barang yang mereka buat bisa dijual.

Di Jatim ada 298 SMKN. Dari jumlah tersebut ada sekitar 60 sekolah yang mengajukan BLUD tahun lalu. Dan yang baru keluar SK nya sebanyak 18 sekolah. "Nantinya kami akan terus menambah SMK BLUD. Agar kemandirian SMK di Jatim bisa tercapai," tandas dia. 

Meski SK yang diterima lembaga sudah turun, namun sekolah yang ditunjuk sebagai BLUD hingga saat ini masih menunggu informasi lebih lanjut terkait teknis pelaksanaan dan pembinaanya. Hal tersebut diungkapkan Kepala SMKN 7 Surabaya, Yoyok Tri Haryoko. 

"(Iya sudah keluar) tapi kami masih menunggu juknis (petunjuk teknis) dan juklaknya (petunjuk pelaksanaan). Mestinya kita diundang dulu pelaksanaannya bagaimana. Khawatir (pelaksanaan) melangkahnya keliru," ujar Yoyok. 

SMKN 7 Surabaya masuk 18 sekolah yang menerima SK BLUD. Sekolah akan memfokuskan unit otomotif dalam pelaksanaan BLUD. Unit ini, kata Yoyok, karena banyak pelanggan baik dari kalangan guru maupun masyarakat luar yang sudah menggunakan jasa perbaikan mobil di sekolahnya.

Selain itu aksesbilitas ke bengkel otomotif juga mudah terjangkau oleh masyarakat luar. Apalagi unit otomotif juga dilengkapi dengan alat-alat yang mumpuni. Namun hingga saat ini, pihaknya masih belum berani membuka operasional jasa otomotif perbaikan mobil. 

Meski sudah berkomunikasi dengan SMK BLUD gelombang 1 dalam proses pelaksanaan. Akan tetapi, pihaknya bersama belasan sekolah lain masih menunggu informasi pembinaan. Sebab, dikhawatirkan akan ada perubahan dalam pelaksanaan BLUD SMK di gelombang 2 ini. 

Diungkapkan Yoyok, proses mendapatkan SK BLUD tidak butuh waktu yang lama. Terhitung, sejak pengajuan awal tahun ini, kemudian dilakukan visitasi dari Pemprov Jatim dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk penentuan kelayakan, SK perubahan SMK BLUD turun. 

Perlu diketahui, Pemprov Jatim sebelumnya juga memiliki 20 SMK BLUD sejak diresmikan 2018 lalu. Beberapa SMK yang menjadi BLUD , di antaranya adalah SMKN 1, SMKN 5, dan SMKN 6 (Surabaya). Kemudian SMKN 2, SMKN 4 dan SMKN 3 (Malang), serta SMKN 1 Panji (Situbondo). (*)