KETIK, RAJA AMPAT – Otoritas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Raja Ampat menegaskan bahwa pelayan di RSUD tetap berjalan optimal. Meskipun sebelumnya beredar luas di media sosial gambar satu buah spanduk yang bertuliskan pelayanan kesehatan RSUD ditutup.
Spanduk itu terpasang tepat di depan gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Raja Ampat. Spanduk tampak dibentangkan dengan bertuliskan sejumlah poin yang disinyalir melatarbelakangi aksi dari sejumlah oknum yang diduga petugas di RSUD.
Berikut adalah poin tuntutan yang tertulis:
- Keterbatasan obat dan Alat kesehatan
- Tidak bisa Transfusi darah
- Ketidaksesuaian pembayaran hak pegawai
- Belum dibayarkan insentif dokter spesialis, dokter umum kontrak maupun PNS Nakes dan non Nakes
- Belum dibayarkan uang jaga dokter IGD
- Belum dibayarkan uang BPJS umum dan BPJS Covid.
Kendati demikian, Pihak otoritas RSUD menyatakan bahwa pelayan kesehatan tetap berjalan normal seperti biasanya. Pernyataan ini ditegaskan oleh Direktur RSUD Raja Ampat, Meidy Maspaitella, saat ditemui awak media di RSUD, Jumat (2/8/2024).
"Saya Meidy Maspaitella, Direktur RSUD Raja Ampat menyampaikan kepada seluruh masyarakat Raja Ampat, baik yang ada Waisai atau yang ada di kampung-kampung, bahwa RSUD Raja Ampat tetap dan terus melayani dengan segala kekurangan dan kelebihan kami," ujar Meidy Maspaitella.
Terkait dengan aksi penutupan pelayanan kesehatan RSUD, Meidy menerangkan, bahwa untuk BPJS tahun 2023 sudah dibayarkan. Sementara untuk BPJS tahun 2024 ini terdapat beberapa kendala terkait dengan regulasi.
Dijelaskan, regulasi untuk BPJS tahun 2024, semua masih dalam tahapan pendampingan dari Asosiasi Rumah Sakit Indonesia (Arsada). Meidy pun menjelaskan bahwa Arsada merupakan sebuah asosiasi besar Indonesia.
"Kenapa saya dengan Arsada, karena kami boleh di Kabupaten, tapi standar kami adalah nasional. Posisi kami (RSUD) belum BLUD dan Arsada mendampingi kami juga untuk proses BLUD, sekarang ini semua sementara berjalan," jelasnya.
Lebih lanjut Meidy mengatakan, jika aturan dari BLUD itu keluar dan sudah pasti sistem renumerasi untuk pembayaran BPJS itu juga akan terjawab. Sementara terkait kekurangan stok obat, Meidy mengaku tak bisa memungkiri hal tersebut.
Namun dia kembali menekankan bahwa kekurangan itu harus ditambahkan dan bukan untuk dikurangi.
"Kekurangan itu harus ditambahkan dan bukan untuk dikurangi. Kami pemerintah berusaha untuk memberikan pelayanan yang maksimal," tandas Direktur RSUD Raja Ampat,Meidy Maspaitella.(*)
