KETIK, SIDOARJO – Komisi II DPR RI memuji kesiapan penyelenggara pemilu di Kabupaten Sidoarjo yang telah bersinergi dengan pemkab setempat dan berbagai pihak. Rombongan Komisi II DPR RI datang Senin (27/11/2023).
Ini kunjungan spesifik tentang kesiapan penyelenggaraan pesta demokrasi 5 tahunan di Indonesia, yakni Pemilu 2024. Rombongan enam legislator pusat itu dipimpin oleh anggota Komisi II Aminurrohman.
Mereka diterima oleh Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dan jajarannya di Pemkab Sidoarjo. Dari penyelengggara Pemilu 2024, ada Ketua KPU Sidoarjo M. Iskak, Ketua Bawaslu Sidoarjo Agung Nugraha, bahkan Ketua KPU Jatim Choirul Anam juga hadir.
Berbagai hal dibahas, terutama terkait persiapan penting pelaksanaan Pemilu 2024 di Kabupaten dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) 1.461.542 orang ini.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim Choirul Anam, menjelaskan persiapan TPS khusus di beberapa lokasi. Misalnya, pondok pesantren, lembaga pemasyarakatan, maupun lokasi-lokasi bencana.
Untuk TPS lapas dan lokasi bencana tidak ada masalah. Perubahan terjadi pada tawaran tempat pemungutan suara (TPS) di ponpes-ponpes.
Kondisinya tidak seperti Pemilu 2019 lalu yang mana banyak ponpes bersedia membuka TPS khusus di pesantren. Namun, pada Pemilu 2024 ini, yang terjadi justru sebaliknya, banyak ponpes yang justru menolak tawaran membuat TPS khusus.
”Preferensi pondok jadi terlihat, ketahuan. Ada yang menang capres tertentu sampai 100 persen. Karena itu sekarang menolak,” papar Anam.
Jumlah TPS pun berkurang signifikan di Jawa Timur. Pengurangan terjadi sekitar 9.344 TPS dari total sekitar 140 ribu TPS.
Pengurangan TPS juga terjadi karena permintaan merger TPS oleh KPU pusat. Karena masa pandemi Covid-19 telah berlalu, jumlah pemilih saat ini bisa mencapai 240 pemilih per TPS atau maksimal 300 pemilih.
”Ada efisiensi anggaran,” tambah Anam.
Ketua KPU Sidoarjo M. Iskak membenarkan bahwa ada pengurangan jumlah TPS dan terjadi efisiensi anggaran. Di Sidoarjo, TPS khusus itu, antara lain, ada di lembaga pemasyarakatan, lokasi bencana korban lumpur, dan pondok pesantren.
”Nah, untuk TPS di pondok pesantren ini, semua ponpes sudah kami tawari. Tidak ada satu pun yang bersedia didirikan TPS khusus,” kata Iskak.
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sidoarjo Agung Nugraha menambahkan, ada masalah tentang pemilih di dalam lapas pada Pemilu 2019 lalu. Terutama di Lapas Surabaya di Porong dan Lapas Medaeng. Sebagian besar atau sekitar 90 persen pemilih di sana tercatat sebagai warga Surabaya.
Perlu segera ada penanganan untuk peralihan mereka saat mencoblos di wilayah Sidoarjo saat Pemilu 2024 pada 14 Februari nanti. Ini harus segera diantisipasi dan diselesaikan.
Agung Nugraha secara khusus menggarisbawahi pentingnya netralitas dalam Pemilu 2024 nanti. Sebab, di antara 346 desa dan kelurahan dalam wilayah kabupaten yang dipimpin Bupati Gus Muhdlor ini, yang berstatus kelurahan hanya 30.
Sisanya desa dan dipimpin oleh kepala desa (Kades). Netralitas mereka sangat perlu menjadi perhatian.
Bawaslu, lanjut Agung, telah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sidoarjo, sekretaris desa, sekretaris kecamatan, dan berbagai pihak lain untuk benar-benar menjaga netralitas aparat dalam Pemilu 2024.
Soal pentingnya netralitas aparat ini, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor menyatakan telah mengadakan rapat dengan berbagai pihak. Baik organisasi masyarakat, organisasi perangkat daerah, partai-partai peserta pemilu, pemerintah desa, maupun KPU dan Bawaslu.
Misalnya ada aparatur sipil negara yang mengomentara postingan pilres, lanjut Gus Muhdlor, mereka akan ditegur. ”Di setiap dinas, kami juga membuka posko netralitas,” tegas Gus Muhdlor.
Gus Muhdlor juga menyampaikan, Pemkab Sidoarjo secara khusus telah menyiapkan anggaran kesehatan bagi pekerja adhoc dalam Pemilu 2024. Anggaran ini disediakan untuk mengantisipasi kejadian seperti pada Pemilu 2019 lalu, banyak pekerja adhoc di TPS yang meninggal karena kelelahan.
”Sudah kita hitung dan siapkan anggarannya,” ungkap Gus Muhdlor.
Mendengar paparan Gus Muhdlor itu, anggota Komisi II DPR RI Aminurrohman memuji Pemkab Sidoarjo. Sebab, baru kali ini dia tahu ada daerah yang menyiapkan anggaran kesehatan untuk pegawai adhoc pemilu.
”Belum ada daerah lain yang peduli seperti Sidoarjo ini,” ujar mantan Wali Kota Pasuruan tersebut. (*)
