KETIK, RAJA AMPAT – Fraksi gabungan di DPRK Raja Ampat, Papua Barat Daya menyampaikan pandangan akhir pada penutupan sidang paripurna tentang penetapan dan pengesahan Perda APBD-P Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2023 di ruang sidang DPRK, Senin (16/10/2023).
Dalam pandangan akhir fraksi, ada beberapa poin penting yang ditujukan kepada pihak eksekutif. Di antaranya Pemerintah Daerah selaku penyelenggara pemerintahan di tingkat Kabupaten agar dapat mengevaluasi kinerjanya.
Bupati Raja Ampat, Abdul Faris Umlati (kanan) dan Ketua DPRK Raja Ampat, Abdul Wahab Warwei (kiri) berjabat tangan sebelum penandatanganan berita acara sidang paripurna penetapan dan pengesahan Perda APBD-P Tahun 2023. (Foto: Abhie/ketik.co.id)
Berikut 10 poin pandangan fraksi gabungan DPRK Raja Ampat dalam penutupan sidang paripurna penetapan dan pengesahan Perda APBD-P Tahun 2023.
1.Dalam Penjelasan Nota Keuangan Ranper 2023, tergambar bahwa pemerintah daerah masih tergantung dari dana transfer dari pemerintah pusat, sehingga diharapkan perlu terobosan terkait peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan lebih memanfaatkan lagi intensifikasi barang milik daerah. Untuk itu agar OPD terkait dapat melakukan kajian untuk mempersiapkan strategi meningkatkan PAD.
2. OPD terkait untuk secara serius melakukan upaya-upaya dalam rangka pengendalían inflasi daerah. Di antaranya melalui sosialisasi dan dukungan untuk masyarakat agar kembali ke makanan pokok berupa sagu, keladi dan umbi-umbian.
Menurut hasil penelitian lebih sehat dan tidak bergantung pada impor terutama pada saat badai el nino seperti saat ini yang berdampak pada ketersediaan beras.
3. Gabungan Fraksi - Fraksi DPRK mengharapkan agat dalam penyajian laporan keuangan dalam APBD dan APBD-P dilakukan secara transparan, akuntabel dan tepat sasaran.
Terkait maksud tersebut, pemerintah daerah hendaknya menggunakan anggaran secara efisien tepat sasaran untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan anggaran digunakan dengan target kinerja yang terukur, penggunaan anggara tidak mengabaikan skala prioritas dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
4. Gabungan Fraksi - Fraksi DPRK menyarankan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat agar perlu menggelar rapat koordinasi persiapan Pemilihan Presiden, Pemilihan Legislatif, Pemilihan Dewan Perwakilan Daerah dan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024, baik mengenai penggaran atau pun sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan tersebut.
5. Selanjutnya agar susksesnya penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 nanti, terutama dari partisipasi dan antusias masyarakat.bKarena itu, perlu perencanaan dan komitmen antar lembaga penyelenggara pemilu baik dari segi data kependudukan.
Semisal permasalahan DPT agar tidak ada DPT ganda dan orang meninggal yang masih masuk dalam DPT, ketersediaan jaringan internet dan juga kesiapan anggota linmas serta Personil Pol PP.
6. Gabungan Fraksi-fraksi DPR-Kabupaten Raja Ampat menyarankan kepada pemerintah daerah mengembangkan sistem Informasi mengenai Monitoring dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang terkomputerisasi.
Tujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, serta dalam rangka menigkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab. Serta memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja kinerja instansi pemerintah.
7. Gabungan Fraksi - Fraksi DPRK mengharapkan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan agar serius menyikapi iklim pancaroba/El Nino dengan melakukan sosialisasi, berkoordinasi dan memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi petani saat ini.
8. Gabungan Fraksi - Fraksi DPRK mengingatkan jajaran eksekutif bahwa waktu yang tersedia untuk mengimplementasikan program dan kegiatan yang di usulkan pada perubahan anggaran waktunya relatif sempit. Olen karena itu sebaiknya belanja yang dilakukan bersifat wajib dan urgent
9. Gabugan Fraksi-fraksi, menegaskan kepada seluruh OPD untuk memaksimalkan dan secepat mungkin menyerap anggaran belanja modal barang dan jasa guna memberi efek positif pada penyerapan anggaran, efektifitas kinerja, memberi pendapatan bagi Masyarakat dan bisa mengurangi anngka Stunting.
10. Pimpinan OPD agar dapat memaksimalkan penyerapan guna mengurangi utang daerah di tahun yang akan datang.
Pandangan akhir fraksi gabungan DPRK Raja Ampat itu dipaparkan oleh juru bicara Fraksi , Muhammad Said kepada peserta sidang paripurna penetapan dan pengesahan Perda APBD-P Tahun Anggaran 2023.(*)
