KETIK, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta seluruh jajarannya agar memiliki pemikiran terbuka dan terus belajar. Hal ini untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada masyarakat.
Selain itu, Gubernur Khofifah juga meminta agar tidak ada lagi sekat-sekat antar dinas di lingkungan Pemprov Jatim. Diperlukan kerja sama dan kolaborasi dari semua instansi untuk bekerja membangun Jawa Timur yang lebih baik.
"Jangan ada kotak-kotak diantara dinas-dinas. Semuanya harus open minded (berpikiran terbuka) untuk bekerja sama," ujar Khofifah dalam penutupan pelatihan kepemimpinan pengawas di BPSDM Jatim, Kamis (14/9/2023).
Khofifah menegaskan untuk menciptakan fleksibilitas, dirinya mulai mengurangi pejabat struktural dan memperbanyak pejabat fungsional. Hal ini dilakukan untuk meringkas birokrasi sehingga dalam menjalankan tugasnya, ASN dapat lebih efektif.
"Selain itu untuk fleksibilitas pejabat fungsional lebih dimaksimalkan dan yang struktural dikurangi," ujar mantan Mensos ini.
Khofifah menambahkan untuk mencegah terjadinya perilaku menyimpang atau fraud di lingkungan Pemprov Jatim, dirinya bersama Association of Certified Fraud Eximiners (ACFE) Indonesia Chapter akan berkolaborasi dalam program ASN Belajar.
Kegiatan ini berkaitan dengan upaya menguatkan pencegahan fraud dan pendeteksiannya melalui rancangan internal control dan implementasi fraud control yang memadai.
"Momentum ini dapat menjadi building blocks untuk menanggulangi korupsi secara holistik, komprehensif, sinergis dan kolaboratif," tambah Khofifah.
Program tersebut dilakukan juga untuk mendukung Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 74 tahun 2022 tentang Rencana Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemprov Jawa Timur.
Akan dilakukan pemetaan terhadap potensi area korupsi dengan melibatkan responden internal. Mulai ASN, non ASN, pengguna layanan publik, serta stakeholder seperti BPK BPKP, APH, Lembaga legislatif, DPRD, pengusaha, advokat, jurnalis, advisor lembaga donor dan NGO anti korupsi.
"Diperlukan pengendalian atas tindakan kecurangan yang berindikasi pada tindak pidana korupsi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik," katanya.
Di akhir Khofifah berharap seluruh komponen di lingkungan Pemprov Jawa Timur mampu meningkatkan integritas. Sekaligus bisa menguatkan sistem pengendalian internal demi pemberantasan korupsi dan perilaku kecurangan di semua lini utamanya pemerintah.(*)
