KETIK, MALANG – Sulitnya menemukan ketersediaan LPG 3 Kg alias Elpiji Melon menimbulkan keresahan bagi masyarakat Kota Malang. Fraksi PKS DPRD Kota Malang menunjukkan keprihatinan atas situasi tersebut.
Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji menjelaskan perlu adanya langkah konkret yang diambil. Ia mengingatkan Pemerintah Kota Malang, Pemerintah Pusat, dan Pertamina untuk segera mengambil tindakan.
Salah satu usulan yang diberikan Fraksi PKS kepada pemerintah ialah transparansi informasi terkait stok LPG 3 kg di tiap wilayah Kota Malang.
"Fraksi PKS Kota Malang menekankan pentingnya transparansi informasi terkait stok LPG 3 kg di setiap wilayah di Kota Malang. Dengan begitu, masyarakat dapat mengetahui secara jelas kapan dan di mana mereka dapat memperoleh pasokan gas," sebut Bayu, Kamis (27/7/2023).
Selain itu juga diperlukan peningkatan distribusi kepada daerah-daerah yang mengalami maupun berisiko terjadi kelangkaan.
Bayu juga mengingatkan bahwa penting untuk melakukan monitoring dan juga pengawasan untuk menghindari tindakan merugikan dari pihak tertentu.
"Tindakan tegas harus diambil terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam penyelewengan atau praktik tidak jujur yang menyebabkan kelangkaan gas meluas. Misal ada yang dengan sengaja menimbun tabung LPG 3 kg dan memanfaatkan kesulitan rakyat," lanjutnya.
Selaku anggota DPRD Kota Malang, pihaknya pun terbuka dengan aspirasi dan aduan masyarakat, terutama jika mengalami kesulitan mengakses LPG 3 kg.
"Kami mengharapkan komitmen dari Pemerintah Kota Malang, Pemerintah Pusat, dan Pertamina dalam menangani kelangkaan LPG 3 kg ini dengan segera dan bertindak proaktif. Kami juga mendorong semua oihak bekerja sama dalam meningkatkan pelayanan distribusi LPG 3 kg ke berbagai wilayah di Kota Malang, terutama daerah-daerah yang saat ini mengalami kelangkaan yang parah," jelasnya.
Menurutnya penting untuk membentuk pos pengaduan dan pelayanan masyarakat dalam menanggulangi permasalahan ini.
"Pemerintah Kota harus merespon cepat atas kelangkaan gas LPG 3 kg sehingga masyarakat memperoleh informasi yang jelas kapan kelangkaan bisa segera teratasi. Dengan adanya pos pelayanan pengaduan masyarkaat justru mempermudah pemerintah dalam mengambil kebijakan," paparnya. (*)
