KETIK, SIDOARJO – Susah payah para pengelola sekolah swasta di Tulangan mengembangkan lembaga pendidikan. Kebijakan zonasi dikeluhkan telah menggerogoti jumlah murid swasta. Kini, muncul lagi rencana baru yang mencemaskan. Kementerian Agama (Kemenag) berencana mendirikan MAN baru di kecamatan tersebut.
Jumat (23/6/2023), para kepala sekolah Maarif itu 'mengadu' ke Komisi D DPRD Sidoarjo. Forum Silaturahmi (Forsil) MWC NU Se-Kabupaten Sidoarjo mendampingi mereka. Naik mobil-mobil berlabel MWC NU. Parkir di halaman DPRD.
Adapun pertemuan berlangsung di ruang paripurna. Ketua Komisi D (bidang kesra) Abdillah Nasih memimpin anggotanya. Ada Bangun Winarso, Aditya Nindyatman, Rizza Ali, Wahyudin Zuhri, dll. Mereka menyimak serius keluhan-keluhan para kepala MA, SMA, dan SMK swasta itu.
Para anggota Forum Kepala Sekolah Maarif dan Forsil MWC NU Se-Sidoarjo berfoto bersama anggota Komisi D DPRD Sidoarjo. (Foto: Fathur Roziq/Ketik.co.id)
Ada beberapa keberatan. Pertama, MAN baru itu direncanakan berlokasi di kawasan Kecamatan Tulangan. Padahal, di sekitarnya telah berdiri paling tidak sebelas lembaga. Lengkap. Baik SMA, MA, maupun SMK. Beragam pula programnya.
Kedua, sekolah-sekolah itu dianggap sudah mampu menampung seluruh anak usia sekolah SMA. Tidak ada anak yang tidak sampai menempuh sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA). Kalaupun ada yang tidak sekolah, itu berarti mereka sudah bekerja.
Ketiga, mereka mendengar rencana menjadikan sebuah MA swasta menjadi MA negeri (MAN). Belum pernah ada sosialisasi kepada sekolah-sekolah yang sudah ada. Padahal, semuanya masih aktif.
”Kami keberatan ada MAN baru di Tulangan. Lebih baik di Tlocor (Kecamatan Jabon) saja,” ungkap Zainul Fanani, salah seorang kepala sekolah.
Sekolah negeri, menurut dia, akan tetap dicari masyarakat meski lokasinya terpencil. Banyak yang berminat. Jika berada di antara sekolah yang sudah ada, murid-murid swasta akan semakin berkurang.”Kena zonasi sudah susut. Apalagi ada sekolah baru,” ujarnya.
Anggota Komisi D Wahyudin mengaku dulu pernah mendengar informasi. Bahwa pendirian MAN baru merupakan target pemerintah. Di Sidoarjo, ditarget ada dua MAN. Saat itu, pengurus lembaga pendidikan Maarif berkirim surat. Kemudian rencana pendirian MAN baru pun dibatalkan. Sekarang rencana itu ada lagi.
”Saya mendukung bagaimana agar pendirian MAN ini tidak merugikan sekolah swasta,” ungkapnya.
Anggota Komisi D, Rizza Ali, menyatakan berharap. Kebijakan pemerintah pusat tidak lepas dari pemerintah daerah. Kalau ada MAN baru, lokasinya di daerah yang memang membutuhkan. Kecamatan Tarik, misalnya. Perlu juga dipilah-pilah, mana ranah kabupaten. Mana ranah pusat.”Kalau ada masalah di bawah, bisa diselesaikan dengan baik,” ungkap Rizza Ali.
Abdillah Nasih menanggapi keluhan-keluhan forum kepala sekolah Maarif itu. Pertama, prinsipnya mereka tidak menolak untuk SMP, SMA, maupun SMK. Karena memang masih cukup dibutuhkan. Ada beberapa kecamatan yang belum punya SMA. SMK pun tidak merata. Tapi, penentuan lahan dan lokasi dan penentuan lahan sekolah baru itu mempertimbangkan FS. Tetap meminta masukan local wishdom di daerah. Jangan berdekatan dengan sekolah lain.
Kedua, forum kepala sekolah meminta dipertimbangkan lagi atau menolak rencana pendirian MAN baru di Kecamatan Tulangan.
Ketiga, mereka minta bertemu lagi dengan stakeholder. Termasuk, Kemenag, kemudian Dikbud, dan bagian aset juga. Bisa jadi, Sidoarjo punya aset-aset lahan yang proporsional untuk didirikan sekolah. Dibandingkan, misalnya, aset itu berada di dekat sekolah sebelumnya. Sampai saat ini, Komisi D tidak pernah dilibatkan untuk soal aset. Sebab, itu sudah menyangkut teknis.
”Tapi, setidaknya dikbud bisa memberikan gambaran yang utuh. Termasuk tentang rasio kebutuhan siswa di situ. Jadi, kita bisa memberikan masukan,” tambah Nasih.
Dia menyatakan DPRD akan segera memanggil. Dari pihak provinsi, kemenag, dan lain-lain. Termasuk, soal rencana akuisisi MA swasta menjadi MAN di Tulangan. ”Kita akan undang mereka. Siapnya kapan,” tegas Nasih. (*)
