KETIK, MALANG – Pedagang Pasar Blimbing Kota Malang mengeluhkan kondisi pasar yang sudah tidak layak. Berulang kali pedagang meminta Pemerintah Kota Malang melakukan perbaikan namun tak juga terealisasi.
Kondisi tersebut disebabkan belum putusnya Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Pemkot Malang dengan PT Karya Indah Sukses (KIS).
"Baik dari pedagang maupun dari Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) yang diwakili oleh Kepala Pasar tadi, menyatakan bahwa Pasar Blimbing itu sudah tidak layak, paling jelek se-Kota Malang," ujar Ketua Pansus Pasar DPRD Kota Malang, Arief Wahyudi, Kamis (6/7/2023).
Buruknya kondisi Pasar Blimbing sampai saat ini, tak jua mendapat sentuhan perbaikan oleh pihak ketiga. Arief mendorong supaya Pemkot Malang bersedia menganggarkan perbaikan melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD 2023.
"Aset ini masih di bawah kekuasaan Pemkot Malang. Belum disentuh oleh investor, masa harus dibiarkan seperti itu. Justru masyarakat yanh sangat dirugikan. Sehingga kami memaksakan dengan argumentasi hukum yang pas bahwa pemerintah turun untuk melakukan pembenahan atas pasar itu," serunya.
Ie menekankan supaya belum terputusnya PKS dengan PT KIS tidak dijadikan alasan terhambatnya perbaikan Pasar Blimbing. Begitu pula jika PT KIS melakukan gugatan terhadap Pemkot Malang.
"Itu aset kita, ditempati oleh masyarakat kita yang mencari nafkah di Pasar Blimbing. Kecuali kalau di sana ada pergerakan pembangunan (oleh investor) saya tidak berani. Tapi karena tidak ada pergerakan apa-apa, ya Pemkot harus melakukannya. Daripada pedagangnya ada musibah misalnya atapnya ambruk dan lain-lain," sambungnya.
Pertemuan antara DPRD, Diskopindag Kota Malang, dan Pedagang Pasar Blimbing (foto: Lutfia/ketik.co.id)
Pada pertemuan antara DPRD, Diskopindag, dan Pedagang Pasar Blimbing, pihaknya telah meminta menginventarisir kebutuhan dan keinginan pedagang.
Para pedagang sudah saling sepakat menginginkan perbaikan di Pasar Blimbing. Baik menggunakan dana dari APBN maupun APBD, hingga dari investor. Mereka menekankan bahwa seluruh pedagang hanya ingin berjualan di lantai satu.
"Kita pastikan sikap pedaganh untuk pembangunan Pasar Blimbing, dibangun dengan APBN ataupun APBD. Tapi kalau dibangun investor, kita sepakat semua pedagang di lantai pertama. Kalau lantai satu untuk pedagang, kita lanjut," seru M. Imron Rosadi delaki Sekertaris Asosiasi Pedagang Pasar.
Saat ini terdapat sekitar 2000 lapak pedagang di Pasar Blimbing. Mengingat lahan yang ada di Pasar Blimbing cukup luas, dipastikan dapat menampung seluruh pedagang di satu lantai.
Para pedagang menginginkan perbaikan mendasar, seperti pembenahan jalan supaya tidak becek, serta pagar pasar yang sudah rusak. Mereka juga menolak jika perbaikan Pasar Blimbing oleh investor dilakukan dengan meminta para pedagang turut serta membayar.
"Kalau dibangun satu lantai itu tetap bisa karena ada lahan tambahan di timur. Jika dimanfaatkan untuk Pasar Blimbing saya yakin bisa, tinggal pengaturan teknisnya. Serta apanila masih tetap PT KIS dan lanjut ada biaya dari pedagang, kita menolak. Tidak mungkin Pasar milik Pemkot dibangun tapi pedagang disuruh bayar," tambahnya. (*)
