KETIK, SUMEDANG – Seminar Nasional sukses diadakan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) pada Selasa pagi (14/3/2023). Tema yang diangkat adalah Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 dalam Mewujudkan Pemilu Berkualitas, Demokratis, Jujur, Adil dan Bermartabat.
Acara berlangsung di Kampus Pusat IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Agenda berlangsung dengan apik dan berisi. Event ini juga merupakan bagian dari Dies Natalis ke-67 IPDN, yang jatuh 17 Maret 2023.
Rektor IPDN Dr Hadi Prabowo menyebut acara ini sangat penting karena Pemilu Serentak 2024 makin dekat yakni pada 14 Februari mendatang.
Maksud dari seminar ini agar para Praja, keluarga besar IPDN, maupun masyarakat Indonesia secara luas bisa mendapatkan informasi langsung dari para penyelenggara Pemilu. Baik itu terkait dengan tahapan, kesiapan, maupun jadwal pelaksanan.
Rektor IPDN Hadi Prabowo. (Foto: Humas IPDN)
Hadi menambahkan, forum ilmiah ini juga diharapkan bisa menjadi media informasi dan komunikasi terhadap permasalahan yang dihadapi para penyelenggara. Baik itu dari aspek normatif, sosial budaya, maupun Hankam (pertahanan dan keamanan).
Selain itu, mantan Sekretaris Daerah Jawa Tengah itu berharap, acara ini juga bisa memberi pencerahan terkait isu-isu faktual yang tengah tumbuh di masyarakat tentang pemilu saat ini. Di antaranya seperti gugatan sistem pemilu yang tengah berlangsung di Mahkamah Konstitusi, maupun isu jadwal pengunduran pemilu yang berseliweran.
"Pemilu adalah amanah dan kalender konstitusi yang tidak memungkinkan untuk ditunda dan dimundurkan. Karena ini sudah perintah konstitusi. Oleh karena itu mari kita satukan persepsi. Dan tingkatkan sinergitas penyelenggaraan pemilu. Mari kita kawal supremasi pelaksanaan pemilu agar makin sempurna," ucap Hadi.
Pria kelahiran Klaten itu menambahkan, pemilu adalah salah satu pilar demokrasi, sarana untuk mewujudkan pimpinan nasional dan perwakilan politik yang mendapat legitimasi kuat dari rakyat. "Pemilu merupakan agenda dan kalender konstitusi. Suksesnya pemilu bukan hanya di tangan penyelenggara dan peserta. Namun juga seluruh elemen bangsa dan rakyat Indonesia," tambahnya.
Suasana seminar nasional IPDN. (Foto: Tangkapan layar Youtube Humas IPDN)
Hadir dalam acara ini sebagai narasumber adalah Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari, Perwakilan Ketua Bawaslu RI Herwyn J.H. Malonda, Ketua DKPP RI Heddy Lugito, serta Direktur Jenderal Politik & Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar.
Dua narasumber lain yang diundang adalah Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda dan Anggota Dewan Pembina Perludem Titik Anggraini.
Para praja IPDN juga ikut serta menyimak paparan narasumber. Mereka yang hadir bukan hanya yang berada di kampus pusat Jatinangor. Namun juga yang berada di kampus IPDN Jakarta, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Papua, NTB, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara melalui saluran daring.
Hasyim Asy'ari dalam paparannya menyebutkan, Pemilu tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia. Tepatnya di pasal 22 e. Pasal itu berbunyi Pemilu diadakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia dan dilaksanakan setiap lima tahun sekali.
"Atas dasar ini sesungguhnya, pemilu reguler lima tahun sekali adalah bagian dari asas Pemilu. Dan ini harus kita perjuangkan semaksimal mungkin dan sebaik-baiknya," ucapnya.(*)
