KETIK, YOGYAKARTA – Salah satu Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Sleman dikabarkan mengundurkan diri seminggu usai dirinya dilantik.
Ia adalah Hendrik Febriyanto yang pada 7 Nopember 2024 baru dilantik menjadi Ketua KPPS TPS 65 Pedukuhan Joho, Condongcatur, Depok, Sleman.
Terkait Video yang Beredar
Kabar mundurnya Hendrik Febriyanto yang juga menjabat Ketua Blok VI Pedukuhan Joho, Condongcatur, Depok, Sleman ini diduga terkait dengan beredarnya rekaman video menyangkut sikapnya.
Dalam video itu terang-terangan Hendrik memberi pernyataan yang mengarah mengkampanyekan Paslon nomor urut 1 pada gelaran Pilkada Sleman 2024. Hal itu terjadi saat Hendrik mendatangi sosialisasi Paslon nomor urut 1 yang dihadiri Calon Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo, 6 Oktober 2024 lalu.
Acara itu bertempat di rumah Sarjono salah satu warga Dukuh Joho Blok VI RT 07 RW 60 Condongcatur, Depok, Sleman.
Kabar mundurnya Hendrik dari posisi Ketua KPPS 65 Joho, Condongcatur ini dibenarkan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sleman, Ahmad Baehaqi, Selasa 12 November 2024.
Baehaqi mengungkapkan, terhitung sejak Sabtu 9 November 2024, Hendrik sudah tidak menjadi Ketua KPPS TPS 65, Joho lagi.
Lebih lanjut ia sampaikan, pada 7 November 2024 usai mendapatkan informasi mengenai rekaman video tersebut, KPU Sleman kemudian melakukan koordinasi dengan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Condongcatur.
"Setelah menerima informasi mengenai berita tadi. Kami kemudian koordinasikan agar PPS Condongcatur mengundang yang bersangkutan," terangnya.
Ia ungkapkan, pada intinya dalam pertemuan tersebut yang bersangkutan kemudian memilih mengundurkan diri. Nah, saat ini posisi Ketua KPPS TPS 65, Joho ditempati oleh Novi Anggraini.
Sementara itu dalam kesempatan sebelumnya, Ketik.co.id sempat menanyakan soal kegiatan tersebut serta beredarnya video ini pada Hendrik.
Meski membenarkan mengenai keberadaan dirinya pada acara tersebut, Hendrik berkelit dirinya hanya diundang.
Namun, ia kemudian tidak menjawab saat ditanyakan menyangkut statusnya sebagai Ketua KPPS. Termasuk saat ditanyakan bukankah KPPS harus menjaga Netralitas dalam Pilkada. (*)
