KETIK, BLITAR – Dalam upaya mempercepat pengentasan kemiskinan di Indonesia, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko, mengungkapkan rencana besar untuk mengintegrasikan data kemiskinan di tingkat nasional.
Proses ini melibatkan kerja sama dengan berbagai kementerian, lembaga, dan perusahaan negara.
“Kami menargetkan konsolidasi data ini selesai pada akhir tahun 2024. Dengan data yang terintegrasi, kami dapat memastikan bahwa kebijakan sosial dan program bantuan untuk tahun 2025 lebih tepat sasaran,” ujar Budiman dalam rapat koordinasi, Jumat 22 November 2024.
Rapat tersebut melibatkan 27 kementerian dan lembaga, serta 154 program terkait yang mendukung pengentasan kemiskinan. Badan Pusat Statistik (BPS) akan menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam mengelola data hasil konsolidasi ini.
Data tersebut diharapkan dapat mengurangi kesalahan dalam penyaluran bantuan sosial dan meningkatkan efisiensi intervensi pemerintah.
Sebagai bagian dari proses konsolidasi, beberapa BUMN seperti PT PLN dan PT Pertamina telah menyerahkan data mereka sejak awal November 2024. Budiman menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mencapai tujuan ini.
“Kemiskinan tidak bisa diselesaikan dengan cara sektoral. Harus ada pendekatan menyeluruh yang melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta,” katanya.
Budiman juga menyoroti perlunya Indonesia belajar dari negara-negara seperti China dan Brasil yang berhasil menurunkan angka kemiskinan secara signifikan.
“Pendekatan mereka bukan hanya tentang memberikan bantuan sosial, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat miskin produktif. Ini yang akan menjadi fokus kami ke depan,” ujarnya.
Saat ini, tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia berada di angka 0,8 persen, sedangkan tingkat kemiskinan umum tercatat sebesar 9 persen. Pemerintah menargetkan penurunan angka ini secara signifikan dalam beberapa tahun mendatang.
“Dengan data yang lebih akurat dan intervensi yang lebih terarah, kami optimis angka kemiskinan dapat terus ditekan. Ini bukan hanya soal statistik, tapi soal memberikan harapan dan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat,” tegas Budiman.
Langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memanfaatkan teknologi dan data dalam merumuskan kebijakan yang efektif. Integrasi data ini diharapkan menjadi pijakan awal dalam membangun program pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan dan berdampak luas.(*)
