KETIK, SURABAYA – Dalam masa reses terbarunya, anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Ajeng Wira Wati, menyoroti dua isu krusial yang memengaruhi akses pendidikan di kota ini: tantangan dalam pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) dan meningkatnya angka anak putus sekolah.
Ketua Fraksi Gerinda DPRD Surabaya ini menjelaskan reses atau pertemuan dengan masyarakat telah dilakukan sejak Rabu 14 Mei 2025.
Banyaknya keluhan masyarakat soal Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), Ajeng mengungkap kebanyakan masyarakat ingin putra-putrinya bersekolah negeri.
Ajeng menyebut jika sang anak diterima di sekolah negeri, secara otomatis mereka akan terbebas dari biaya pendidikan. Namun keterbatasan sekolah negeri, tidak mungkin dapat tertampung semua. Mau tidak mau, sang anak juga harus sekolah di swasta.
"Kalau terkait biaya, mereka tak perlu khawatir. Karena sekolah swasta juga memberikan keringanan biaya bagi siswa gamis. Dan kami akan terus mengawal hal itu, sehingga walaupun sekolah di swasta namun warga tidak terlalu terbebani oleh biaya pendidikan," kata Ajeng pada Jumat 16 Mei 2025.
Ajeng juga mengungkapkan masalah lain ditemuinya adalah di Kota Surabaya adanya anak yang putus sekolah yaitu berusia 8 tahun, namun orang yang bersangkutan belum juga masuk sekolah dasar.
Ajeng tengah mendalami persoalan tersebut anak yang bersangkutan merupakan warga Kecamatan Genteng anak tersebut tinggal dengan Budhe-nya. Bukan bersama orang tuanya. Ajeng mengungkapkan bahwa orang tua sang anak tidak di Surabaya.
"Pihak orang tua nggak mau mengurusi administrasi sekolah sang anak. Akibatnya sampai sekarang, anak tersebut belum sekolah. Kasus ini, menjadi perhatian serius. Saya tengah menelusuri identitas orang yang bersangkutan. Sehingga, sang anak bisa segera sekolah," pungkasnya. (*)
