KETIK, PEMALANG – Pemerintah berencana membangun Sekolah Rakyat di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah pada akhir tahun ini. Melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Pemerintah bakalan menggelontorkan anggaran Rp210 miliar guna pembangunan tersebut.
“Untuk anggaran kurang lebih Rp210 miliar, itu semuanya murni dari kementerian PU," kata Dinas Sosial Kabupaten Pemalang melalui Kepala Bidang Dayalinjamsos, Yustina Dwi Meiningtias, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin, 28 April 2025.
Dijelaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat ditargetkan paling cepat selesai pada akhir tahun ini. Dengan demikian, menurutnya, Kabupaten Pemalang berpotensi memulai kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran 2026/2027 jika sesuai dengan jadwal.
“Saat desk di Jakarta disampaikan untuk Sekolah Rakyat paling cepat akhir tahun ini akan dilakukan pembangunan. Jadi untuk di Kabupaten Pemalang, kalau tidak meleset untuk tahun ajaran 2026/2027 bisa kegiatan belajar mengajar," jelasnya.
Sekolah Rakyat merupakan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang optimalisasi pengentasan kemiskinan.
“Sasaran Sekolah Rakyat adalah masyarakat miskin yang masuk di desil 1 dan desil 2. Tak hanya miskin saja, akan tetapi juga harus prestasi. Jadi ada seleksi atau ujiannya," ujarnya.
“Ini harus anak usia sekolah tingkat sekolah SD, SMP, dan SMA. Tidak bisa untuk usia yang sudah telat pendidikannya. Sekolahnya berbentuk asrama atau boarding, jadi anak-anak full di dalam sekolahan," imbuhnya.
Sekolah Rakyat yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Pemalang rencana akan dibangun di lahan milik Pemda (eks bengkok Kelurahan Bojongbata). Saat ini disewakan kepada petani pawang.
"Sekolah Rakyat ini nanti khusus untuk warga Kabupaten Pemalang jadi tidak boleh menerima dari luar kota atau kabupaten. Kita kemarin mengusulkan untuk sementara hanya 500 siswa," ujarnya.
Yustina mengajak kepada para orang tua di Kabupaten Pemalang yang kehidupannya kurang beruntung dan memiliki anak usia belajar agar memanfaatkan Sekolah Rakyat.
“Segera daftarkan anaknya. Monggo nanti kalau sudah jalan dimanfaatkan semaksimal mungkin, karena tidak semua kabupaten/kota dapat (Sekolah Rakyat). Ini khusus masyarakat Pemalang. Ini salah satu upaya pemerintah untuk merubah angka IPM yang masih rendah," ajak Yustina. (*)
